SeRiau - Partai Gerindra mengambil sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan alias oposisi. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Maher Algadri, mengatakan kekuatan oposisi dengan hasil suara Pilpres 45 persen perlu dihargai dengan tetap menjadi oposisi yang konstruktif. 

“Kalau saya bilang jangan (gabung pemerintah). Proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak bukan (demokrasi),” kata Maher usai jumpa pers di kediaman Prabowo, Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/6). 

“45 persen itu bukan kecil, besar sekali. Makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu (sama dengan) 70 juta lebih (hasil KPU: 68 juta -red). Harus dihargai,” tegas Maher. 

Menurut Maher, jika Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, maka proses check and balance dan seluruh proses demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Terlebih, koalisi yang gendut bisa menimbulkan masalah di dalam pemerintahan. 

Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno beserta sekjen partai koalisi menggelar konferensi pers usai keputusan Mahkamah Konstitusi di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis (27/6). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

“Masa semua pada kongko-kongko. Jangan, yang sehat dong. Selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi. Oposisi serius lho,” jelas sahabat sejak kecil Prabowo itu. 

Meski begitu, Maher tak menampik, di internal Gerindra memang ada pihak yang mendorong agar Prabowo segera bertemu dengan Jokowi sebagai upaya rekonsiliasi pascapilpres. 

“Di mana-mana itu selalu ada yang pro kontra. Namanya negara demokrasi enggak ada yang diberangus, lo pro atau lo kontra. Lo pun bebas, lo boleh kasih pendapat, nggak ada yang menolak,” tutupnya. (**H)

Sumber: kumparanNEWS