SeRiau - Pemerintah Irandilaporkan tengah menciptakan layanan pesan teks ( SMS) yang bisa dipakai warganya untuk melaporkan jika terjadi "kejahatan moral" di daerahnya.

Berdasarkan pemberitaan media lokal, layanan itu diberikan kepada warga Teheran untuk melaporkan "kejahatan terhadap moralitas dan kesucian tempat publik".

Dikutip The Independent Selasa (11/6/2019), polisi di Teheran bakal berujar warga bisa menjatuhkan uang receh ke orang yang mereka anggap sebagai pelanggar aturan itu.

Juru bicara pengadilan Iran Mohammad Mehdi Haj-Mohammadi, warga ingin melaporkan mereka yang melakukan pelanggaran norma. Namun, mereka tak tahu caranya.

"Karena itu, kami memutuskan untuk mempercepat penanganan terhadap penerapan undang-undang amoral publik," kata Mohammadi kepada kantor berita Mizan.

Nantinya, layanan itu bisa dipakai melaporkanwanita yang melepaskan hijab di kendaraannya, mengundang lawan jenis di pesta, meminum alkohol, hingga mengunggah foto "asusila" di media sosial.

Istilah "warga" merujuk kepada sekelompok kecil namun vokal yang menjadi pendukung garis keras rezim saat ini, dan kerap menerima berbagai manfaat dari penempatan universitas hingga diskon.

Layanan SMS itu dilaporkan bakal diperkenalkan pada akhir pekan dengan dugaan otoritas saat ini berusaha untuk membungkam setiap lawan domestiknya.

Iran mulai mengalami situasi tak terduga sejak Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi. Pemerintah takut akan kekacauan publik jika ekonomi tengah lesu.

Mahsa Alimardani, peneliti dari Iranian Internet menuturkan, kebijakan baru itu bisa melanggar perlindungan pribadi yang dijamin dalam konstitusi.

Dia memprediksi aturan itu tak bakal ditanggapi mayoritas masyarakat. "Saya asumsikan mungkin bakal ada yang terlibat. Namun banyak juga yang tak ingin masuk kekonyolan ini," terangnya.

Pada Sabtu pekan lalu (8/6/2019), polisi Iran juga menutup 547 restoran serta kafe setelah dituduh gagal menjalankan "aturan Islam" seperti menyetel musik "ilegal".

Selain itu, kepolisian juga mengumumkan bakal mempekerjakan 2,000 polisi perempuan di Provinsi Gilan untuk menangkal wanita yang memutuskan tak mengenakan hijab. (**H)

Sumber: KOMPAS.com