SeRiau - Wakil Sekjen PAN Saleh Daulay Partaonan membantah Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga kader PAN terkait pertemuan antara ketua umumnyaZulkifli Hasan dengan capres petahana Joko Widodo.

“Terlalu spekulatif jika mengatakan ada perubahan haluan koalisi. Semua pihak mestinya menunggu dulu. Hasil pemilu belum resmi dihitung secara manual dan berjenjang. Kita fokus di situ aja dulu," kata Saleh melalui pesan singkat, Jumat (26/4/2019).

Ia mengatakan, Zulkifli sudah menyatakan pertemuan tersebut tidak membahas wacana berpindah koalisi dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Saleh mengatakan, Zulkifli menyampaikan kepadanya pertemuan tersebut merupakan silaturahim antar pejabat negara.

Karena itu, ia menilai pertemuan tersebut harus diapresiasi karena menyimbolkan persatuan meskipun Zulkifli dan Jokowiberbeda sikap politik di Pilpres 2019.

Saleh menyatakan pertemuan tersebut juga menunjukkan PAN terbuka dengan pihak lain untuk menjalin komunikasi politik meskipun sudah mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"PAN sangat senang jika komunikasi antar parpol tidak ada yang tersumbat. Dengan begitu, tidak ada persoalan yang tidak bisa dikomunikasikan dan diselesaikan," tutur Saleh.

“Pak Jokowi kan juga begitu. Suka menjalin komunikasi dan silaturrahim dengan banyak pihak. Tentu dengan pimpinan parpol juga penting bagi beliau. Karena itu, baik-baik saja. Tidak ada yang salah," lanjut dia.

Sebelumnya Wali Kota Bogor sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Bima Arya Sugiarto meyakini pertemuan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait dengan arah dukungan partainya ke depan.

"Ya kalau komunikasi Pak Jokowi dan Pak Zul setahu saya sangat-sangat baik. Pasti ada arah ke depan. Tidak mungkin ketika pemimpin berbicara itu tidak ada, itu pasti," kata Bima Arya saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Meski demikian, Bima belum bisa memastikan apakah dalam pertemuan itu sudah ada keputusan mengenai arah dukungan partai, apakah ke pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Menurut Bima, arah dukungan partai tidak dapat ditentukan oleh satu orang, termasuk oleh ketua umum partai. Keputusan itu sangat dipengaruhi oleh suara kader partai, terutama kader-kader di daerah.

Keputusan tersebut, menurut Bima, harus ditentukan sesuai aturan internal yang berlaku di PAN.

"Apakah ada pembicaraan merapat ke sana, ke sini, saya belum tahu. Baiknya kami serahkan pada mekanisme partai, karena keputusan ini signifikan, apakah ada di pemerintahan atau di luar pemerintahan," kata Bima Arya. (**H)

Sumber: KOMPAS.com