Kepemimpinan Korea Utara Dirombak, Kim Jong-Un Punya Gelar Baru

  • Jumat, 12 April 2019 - 18:38:59 WIB | Di Baca : 1200 Kali

SeRiau - Korea Utara (Korut) melakukan perombakan kepemimpinan dalam rapat Majelis Rakyat Tertinggi yang digelar pekan ini. Korut menunjuk Kepala Negara Seremonial dan Perdana Menteri (PM) yang baru, juga memberi gelar baru pada Kim Jong-Un. 

Seperti dilaporkan kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency(KCNA), dan dilansir AFP, Jumat (12/4/2019), Korut mengganti Kepala Negara Seremonial -- yang mewakili Korut dalam urusan internasional -- dengan seorang pejabat Korut yang dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) terkait pelanggaran HAM. 

Kim Yong-Nam yang menjabat sebagai Kepala Negara Seremonial selama nyaris 20 tahun terakhir, diumumkan akan digantikan oleh Choe Ryong Hae dalam rapat Majelis Rakyat Tertinggi Korut ke-14 yang digelar pada Kamis (11/4) waktu setempat.

SeRiau - Secara resmi, Choe kini menjabat sebagai Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korut. Sosok yang menempati jabatan itu, secara konstitusional, dianggap sebagai Kepala Negara Korut dan biasanya mewakili rezim komunis itu dalam berbagai acara diplomatik, khususnya di luar negeri. Gelar Kepala Negara diketahui hanyalah seremonial belaka atau sekadar gelar, karena menurut para pengamat, kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan Kim Jong-Un.

Kim Yong-Nam yang kini berusia 91 tahun menjadi salah satu pejabat senior yang paling lama menjabat di Korut. Diketahui bahwa Kim Yong-Nam memegang jabatan itu sejak jabatan itu diciptakan untuknya tahun 1998 lalu. 

Pejabat-pejabat intelijen Korea Sealtan (Korsel) menyebut pengganti Kim Yong-Nam, Choe, pernah menjadi subjek 're-edukasi' politik di masa lalu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Choe mulai memperluas pengaruhnya, terutama sejak dia dipromosikan ke Komisi Militer Pusat pada Partai Buruh Korut pada Oktober 2017. 

Bahkan Choe yang lahir tahun 1950 ini dianggap sebagai 'tangan kanan' Kim Jong-Un saat ini. Nama Choe masuk dalam daftar tiga pejabat Korut yang dijatuhi sanksi oleh AS pada Desember 2018, terkait dugaan pelanggaran HAM.

Pak Pong-Ju yang menjabat sebagai PM Korut sejak tahun 2013, digantikan oleh Kim Jae-Ryong, anggota senior Partai Buruh Korea yang diketahui menjabat Ketua Partai Buruh Korut untuk Provinsi Jagang. Hanya sedikit informasi yang diketahui soal Kim Jae-Ryong.

Menurut peneliti senior pada Institut Korea untuk Unifikasi Nasional di Seoul, Hong Min, Provinsi Jagang yang menjadi lokasi sejumlah pabrik amunisi ini dikenal oleh warga Korut atas semangat dalam menghadapi kesulitan. Hal ini, sebut Hong, mungkin cocok dengan pesan yang disampaikan Kim Jong-Un sebelumnya agar jajaran pejabat Korut bertekun menghadapi sanksi-sanksi.

Meski dicopot dari jabatannya, Pak Pong-Ju, masih akan menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Buruh Korea. Hong menilai, hal ini berarti reformasi ekonomi di Korut masih akan berlangsung. Sosok Pak Pong-Ju sendiri dikenal sebagai sosok yang membantu mengawasi 'reformasi radikal' dalam perekonomian yang memampukan Korut bertahan menghadapi sanksi-sanksi asing.

Perunding nuklir top Korut, Kim Yong-Chol dan para pejabat lain, seperti Menteri Luar Negeri Ri Yong-Ho dan Wakil Menteri Luar Negeri Choe Son-Hui, yang terlibat dalam pertemuan puncak AS dan Korut di Hanoi, Vietnam pada Februari lalu, ditunjuk menjadi anggota Komisi Urusan Negara Korut. 

Komisi Urusan Negara yang merupakan badan pengambil putusan tertinggi Korut itu, dipimpin oleh Kim Jong-Un, yang kembali terpilih menduduki jabatan yang sama dalam rapat Majelis Rakyat Tertinggi tahun ini.

Laporan juga menyebut bahwa Kim Jong-Un mendapatkan gelar baru, yakni 'Perwakilan Tertinggi untuk Seluruh Rakyat Korea'. Untuk pertama kali, KCNA menyebut Kim Jong-Un dengan gelar tersebut saat mengumumkan perombakan ini. Gelar tersebut, seperti dilaporkan Associated Press, disetujui melalui dekrit spesial pada Februari lalu, namun belum pernah digunakan secara publik hingga Jumat (12/4) ini.

Tidak diketahui secara pasti apakah gelar baru ini akan dimodifikasikan ke dalam Konstitusi Korut. Namun para pengamat menilai perombakan ini menunjukkan bahwa Kim Jong-Un mulai menunjukkan kesuksesannya, sekitar 8 tahun setelah mewarisi kepemimpinan dari ayahnya, mendiang Kim Jong-Il. 

"Transisi dan konsolidasi kekuasaan oleh rezim Kim Jong-Un telah lengkap. Ini mungkin perombakan partai pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir," sebut Michael Madden, pakar kepemimpinan Korut dari Stimson Center, sebuah think-tank yang berkantor di Washington DC, AS. (**H)


Sumber: detikNews





Berita Terkait

Tulis Komentar