SeRiau - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menganggap wajar jika ada kader partai itu yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Padahal Demokrat bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

AHY, panggilan akrabnya, mengatakan itu mengomentari kader Partai Demokrat yang justru mendukung Jokowi-Ma’ruf, seperti Nashrudin Azis, kini menjabat wali kota Cirebon.

“Secara terbuka, Partai Demokrat adalah partai demokratis; kita heterogen, kami dari awal partai nasionalis-religius. Kita majemuk, namun NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harga mati, dan secara demografi kader kami pun beragam. Wajar jika ada beda pilihan,” kata AHY ketika bertemu para kader Demokrat di Rumah Aspirasi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, 3 April 2019.

Pimpinan Partai Demokrat, menurutnya, tentu mempertimbangkan sanksi untuk kader-kader yang membelot atau berbeda sikap politik dengan kebijakan umum partai. Namun, sanksi itu tak serta-merta dijatuhkan kalau sekadar mendukung kandidat lain.

“Soal membelot ini, kan, bukan hanya terjadi di Partai Demokrat, tapi ada juga di kubu Pak Prabowo maupun kubu Pak Jokowi,” ujarnya, berargumentasi.

Kader yang mesti dihukum atau disanksi tegas, menurutnya, jika sudah sampai keterlaluan, misalnya mendukung Jokowi-Ma’ruf dan di saat yang sama malah tak peduli pada Demokrat.

“Kepedulian ini, antara lain bisa diperlihatkan dia apakah membantu kader dari Partai Demokrat dalam pencalegan. Kalau tidak peduli, maka kami akan berikan catatan khusus,” ujarnya. (**H)

Sumber: VIVA