SeRiau - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) melakukan upaya yang maksimal dalam memfasilitasi pemilih untuk menekan angka golput di Pemilu 2019.

KPU berupaya untuk memastikan semua orang yang sudah punya hak pilih dicatat dalam daftar pemilih pemilu.

"Upaya kita untuk menekan angka golput dengan alasan administratif ini misalnya, mencatat dia yang sudah punya hak pilih tapi tidak tercatat," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Selanjutnya, untuk menekan angka golput dengan alasan ekonomi, KPU membuat kebijakan yaitu meliburkan hari pemungutan suara, Rabu 17 April 2019.

Dengan meliburkan hari pemungutan suara, diharapkan pemilih dapat sejenak meninggalkan pekerjaannya untuk pergi ke TPS.

"Sehingga itu menjadi pedoman bagi sektor-sektor non pemerintah, sektor swasta, untuk juga memberi kesempatan kepada karyawannya menggunakan hak pilih," ujar Wahyu.

Namun demikian, bagi yang memilih golput karena alasan ideologi, KPU tak dapat berbuat banyak. Sebab, jika kondisinya demikian, maka hal itu menjadi sikap politik warga negara.

Apalagi, memilih untuk menjadi golput pada dasarnya adalah hak setiap warga negara.

Namun demikian, Wahyu mengingatkan bahwa golput merupakan tindakan mubazir politik.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 membutuhkan tenaga dan biaya yang besar. Waktu untuk mempersiapkan seluruh tahapan juga tak bisa dibilang sebentar.

"Biaya yang besar itu hakikatnya untuk apa sih, kan untuk melayani pemilih menggunakan hak politiknya. KPU sudah memberikan pelayanan, mendaftar semua orang yang sudah punya hak pilih dalam daftar pemilih," kata Wahyu.

"Kita sudah menyiapkan TPS, sudah menyiapkan logistik, sudah menyiapkan petugas di TPS. Jadi kita berharap pemilih juga menggunakan hak politiknya, karena biaya yang sudah dikeluarkan ini besar sekali," sambungnya. (**H)

Sumber: KOMPAS.com