SeRiau - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan penamaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) jadi alasan status penumpasan itu tidak dinaikkan. Namun, di sisi lain, Moeldoko tidak mau korban terus berjatuhan. Terbaru, tiga prajurit TNI tewas dalam baku tembak dengan KKB.

Moeldoko mengatakan ada pertimbangan implikasi politik luar negeri dalam menaikkan status penumpasan KKB Papua. Namun Moeldoko mengingatkan, jangan sampai pertimbangan itu membuat prajurit TNI menjadi korban KKB.

"Ya, memang ada mempertimbangkan implikasi politik luar negeri, tapi jangan sampai pembatasan itu mengorbankan prajurit (TNI)," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha KSP, Jumat (8/3/2019).

Moeldoko pun mengingatkan banyaknya prajurit TNI yang gugur akibat serangan KKB Papua. Terbaru, tiga prajurit TNI gugur dalam serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, Papua, pada Kamis (7/3).

"Berapa prajurit jadi korban, beberapa waktu lalu korban, sekarang korban lagi. Nah, ini perlu ada sikap baru yang perlu dikonsultasikan, pasti melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menlu, (Menteri) Pertahanan, Menko Polhukam, dan seterusnya," ujarnya.

Moeldoko ingin agar nama KKB Papua dipertegas menjadi kelompok separatis. Menurutnya, pemberian nama kelompok separatis dapat menaikkan status operasi penumpasan KKB di Papua.

"Saya dulu sudah pernah menyampaikan perlunya mengevaluasi lagi nama itu, kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pertanyaannya, benar-nggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan tegas saja, kalau kelompok separatis, ya kelompok separatis, sehingga status operasinya ditingkatkan," ujar Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pemberian nama kelompok kriminal membatasi tugas TNI dalam menumpas KKB. Hal ini karena prajurit TNI di lapangan sifatnya hanya membantu personel Polri, yang memiliki wewenang penuh untuk menumpas KKB Papua.

"Karena kalau (nama) kelompok kriminal, malah TNI yang jadi santapan mereka. TNI melihat ini kekuatan (KKB saat menyerang), tapi 'wah, nggak bisa gue(prajurit TNI) di depan, harus polisi. Ini masalah prajurit (di lapangan)," katanya.

"Karena kalau kelompok kriminal bersenjata, apa bedanya yang ada di Tanah Abang? Kan begitu, ini yang perlu dipikirkan lagi (nama KKB)," lanjutnya.

Sebelumnya, Kodam XVII/Cenderawasih meminta Egianus Kogoya cs segera menyerah atau ditangkap hidup atau mati. Hal ini setelah tiga prajurit TNI gugur dalam kasus penyerangan di Distrik Mugi, Nduga, Papua, pada Jumat (7/3).

"Tidak ada batas waktu pengejaran. Batas waktunya adalah tertangkap hidup atau mati. Atau dia dengan sukarela menyerahkan diri, menyatakan setia kepada NKRI, kita ampuni. Kalau melakukan perlawanan, risiko tentunya kita hadapi sama-sama. Target kita mereka tertangkap hidup atau mati," kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi saat dihubungi, Jumat (8/3). (**H)

Sumber: detikNews