SeRiau - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui rencana calon presiden petahana Joko Widodo yang bakal menerbitkan kartu pra-kerja bagi para pengangguran, termasuk korban PHK. JK mengatakan pembagian kartu itu harus dihitung dengan cermat lantaran butuh anggaran yang cukup besar. 

"Negara seperti Indonesia anggaran penduduknya banyak. Tentu harus dihitung, kalau ada anggarannya silakan," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (5/3). 

JK membandingkan dengan kartu pra-kerja yang diberikan di sejumlah negara lain. Umumnya kartu tersebut diberikan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. 

"Biasanya ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu terjadi kalau negara itu maju dan penduduknya tidak banyak," katanya.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin ini tak menampik bahwa pembagian kartu pra-kerja itu membutuhkan anggaran yang besar. Menurutnya, program kartu itu baru dapat dijalankan pada tahun anggaran 2020. 

"Saya sendiri belum tahu rencana itu. Butuh anggaran besar. Nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu, yang jelas tahun ini belum," ucap JK. 

Jokowi sebelumnya menyatakan bakal meluncurkan kartu pra-kerja bagi warga yang belum mendapat pekerjaan dan korban PHK.

Jokowi menjelaskan kartu tersebut digunakan untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yang belum bekerja, yang berstatus sebagai pekerja, serta yang akan berganti pekerjaan.

Menurut Jokowi, pada tahun ini pemerintah menargetkan masyarakat yang mengikuti pelatihan sekitar 500 ribu orang layanan pelatihan vokasi di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara pada 2020, Jokowi menargetkan sekitar 2 juta orang yang diberikan pelatihan.

"Akan saya luncurkan yang namanya kartu prakerja. Akan kami luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi," kata Jokowi saat Pidato Kebangsaan dalam acara Konvensi Rakyat, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2). (**H)

Sumber: CNN Indonesia