SeRiau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah mengeluarkan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk rapat di hotel pascainsiden penganiayaan staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Seperti diketahui, gelar rapat di hotel jadi polemik usai dugaan penganiayaan terhadap pegawai KPK saat pembahasan anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) Papuadi Hotel Borobudur, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tjahjo mengatakan, imbauan yang sempat ia keluarkan itu merupakan teguran bagi staf Kemendagri yang ikut rapat dengan Pemprov Papua hingga tengah malam di hotel. 

"Saya enggak pernah kok (melarang). Saya kan tegur staf saya, kenapa rapat anggaran sampai tengah malam di hotel. Banyak teman daerah bawa pasukan banyak, kalau sampai tengah malam tahu-tahu digerebek kan enggak enak," ujar Tjahjo di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (13/2). 

Pascainsiden tersebut, Tjahjo sempat meminta Sekretaris Jenderal Kemendagri untuk membuat aturan agar pihak pemprov yang hendak konsultasi anggaran langsung melakukannya di kantor Kemendagri, bukan di hotel. Hal ini juga telah diklarifikasi oleh Pusat Penerangan Kemendagri. 

Namun Tjahjo menjelaskan bahwa kehadiran pihak Kemendagri dalam pembahasan anggaran saat itu merupakan undangan dari Pemprov Papua. 

"Ya namanya diundang kan boleh saja. Kita kan memberi fasilitas kepada daerah, membantu daerah, oke, karena perencanaan APBD selalu berkonsultasi dengan Kemendagri. Sampai kemudian muncul kejadian itu," tuturnya. 

Tjahjo menegaskan pihaknya tak pernah melarang PNS untuk melakukan rapat di hotel. Bahkan PNS Kemendagri pun beberapa kali melakukan rapat di hotel.

"Kami enggak ada aturan melarang rapat di hotel. Selama ini kami juga 80 persen rapat di hotel, lebih efektif dan efisien," katanya. 

Sebelumnya, Tjahjo sempat mengatakan bakal menyiapkan aturan agar PNS melakukan rapat di kantor daripada di hotel merespons insiden penganiayaan staf KPK saat pembahasan anggaran Pemprov Papua di Hotel Borobudur.

"Saya sudah minta ke Pak Sekjen Kemendagri untuk membuat aturan setiap pemprov yang mau konsultasi anggaran agar ke kantor, bukan di hotel, wong punya kantor kok. Kalau perlu 24 jam, jangan di hotel," ucap Tjahjo pekan lalu. 

Pernyataan Tjahjo soal itu pun memicu keluhan dari para pelaku bisnis perhotelan. Bahkan keluhan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Para pengusaha hotel menyebut larangan Mendagri itu bakal menggerus sektor pariwisata. Jokowi pun merespons dengan membatalkan larangan itu.

 

 

Sumber CNN Indonesia