SeRiau - Fahmi Darmawansyah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Ia mengungkapkan beragam harga terkait fasilitas yang ada di dalam Lapas tersebut.

Fahmi yang juga terdakwa dalam kasus ini mengatakan, saung atau gazebo yang kerap dimanfaatkan untuk menerima tamu sejumlah napi itu mencapai Rp 1,7 miliar. Harga itu memang terbilang mahal jika dibandingkan dengan harga normal.

Apalagi, di dalamnya terdapat kolam dan fasilitas lain, seperti tanaman herbal. Saung yang dimilikinya dikelola oleh tahanan lain, yakni Andri Rahmat. Diketahui bahwa Andri ini adalah tahanan pendamping yang kemudian bertugas selayaknya asisten Fahmi.

Andri dipercaya untuk mengelola dan mengurus kebersihan dan merawat saung. Andri bahkan memiliki dua pegawai yang ia pekerjakan untuk membantu tugasnya.

"Rp 1,7 M yang mulia, memang mahal. Kalau (harga di pasaran) luar (Lapas) sekitar Rp 500 juta," kata Fahmi menjawab Hakim soal biaya pembangunan saung saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/2) malam.

Fahmi mengaku saung itu dibuat sebelum Wahid Husen menjabat sebagai Kalapas Sukamiskin. Saat Wahid menjabat, dirinya melakukan perbaikan terhadap saungnya.

Setelah itu, Fahmi mengungkap bahwa di dalam Lapas Sukamiskin ada aktivitas berbagai iuran oleh napi. Salah satunya untuk perawatan kamar hingga membayar listrik.

Untuk kamarnya, Fahmi biasa membayar Rp 1,5 juta setiap bulan. Harga itu sudah termasuk untuk biaya AC. Jika ada kulkas dan Televisi, maka seorang narapidana harus membayar lagi sebesar Rp 700 ribu. Uang iuran itu dibayarkan ke sejumlah tahanan yang didapuk sebagai penanggungjawab.

"Rp 1,5 juta. Itu perbulan. Dibayar ke pemuka warga binaan juga. Untuk kebersihan blok dan listrik," kata Fahmi seraya menyatakan di luar itu, para napi masing-masing harus membayar token listrik yang ada di setiap kamar.

Usai sidang, Wahid Husen membenarkan bahwa ada token di masing-masing sel. Namun, jumlahnya ia mengaku tidak tahu. Yang jelas, sejak ia menjabat, fasilitas itu sudah ada.

"Ada token, bayar sendiri mereka bukan negara yang bayar. Tapi jumlah yang dibayarkan saya nggak tahu. Saya enggak cek semua apakah di semua sel atau tipikor saja," ucapnya singkat. (**H)

Sumber: Merdeka.com