SeRiau - Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Al-Hamdallah mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini diajukan Hamdallah di tengah polemik soal upaya rekonsiliasi antara Fatah yang menguasai pemerintahan Palestina dengan Hamasyang menguasai Gaza. 

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Selasa (29/1/2019), Hamdallah telah secara resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (29/1) waktu setempat. Namun ditegaskan Hamdallah bahwa pemerintahannya akan melanjutkan tugas hingga pemerintahan baru terbentuk.

"Pemerintahan Perdana Menteri Rami Al-Hamdallah telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Mahmoud Abbas pada Selasa (29/1)," demikian dilaporkan kantor berita Palestina, Wafa News Agency, usai digelarnya rapat kabinet Palestina.

Pengunduran diri Hamdallah ini diajukan di tengah rumor yang menyebut bahwa Presiden Abbas berniat membentuk pemerintahan baru, dalam langkah yang dipandang sebagai upaya mengisolasi Hamas yang merupakan rival politiknya. Hamdallah sebelumnya mengakui dirinya telah menawarkan diri untuk mundur.

Belum ada tanggapan dari Presiden Abbas terkait pengunduran diri Hamdallah ini. 

Diketahui bahwa dua hari lalu, Komisi Pusat Fatah merekomendasikan pembentukan pemerintahan baru yang beranggotakan anggota-anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Diketahui bahwa Hamas bukan bagian dari PLO. Hamas mengecam rekomendasi itu dan menyebutnya sebagai upaya meminggirkan dan membuang Hamas dari politik Palestina. 

Perpolitikan Palestina bisa disebut lumpuh sejak tahun 2007, saat Hamas mengambil alih kendali atas Gaza dari pasukan Abbas dalam konflik yang mengarah para perang sipil. Sejak saat itu pemerintahan Abbas hanya memiliki kekuasaan terbatas di Tepi Barat saja, sedangkan Hamas menguasai Gaza.

Perpecahan ini dipandang sebagai isu kunci yang mencegah kemajuan dalam upaya damai antara Israel dan Palestina, juga dipandang menghalangi upaya meningkatkan kesejahteraan di Gaza yang ada di garis kemiskinan.

Pada Juni 2014, Hamdallah membentuk pemerintahan bersatu nasional Palestina setelah kesepakatan rekonsiliasi bersejarah tercapai antara Fatah dan Hamas. Namun sayangnya, kesepakatan itu gagal karena pertikaian soal pembagian kekuasaan dan ketidaksepakatan dalam kebijakan terhadap Israel. Akhirnya pemerintahan Hamdallah kembali kehilangan kendali atas Gaza yang masih dikuasai Hamas.

Presiden Abbas diketahui menjabat sejak tahun 2005 untuk masa jabatan empat tahun. Namun karena tidak ada lagi pemilu yang digelar sejak saat itu karena perpecahan Fatah-Hamas, Presiden Abbas masih menjabat hingga kini.

Diketahui bahwa sebelumnya Presiden Abbas bersumpah untuk menggelar pemilu parlemen dalam enam bulan ke depan. Namun pada praktiknya hal itu sulit dilaksanakan jika Gaza masih belum jelas statusnya. Terakhir kali pemilu parlemen digelar tahun 2006, Hamas tak diduga menang di Gaza. Hasil itu ditolak oleh Israel, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya yang menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. (**H)

Sumber: detikNews