Kontroversi Bocoran Pertanyaan Debat dari KPU

  • Ahad, 06 Januari 2019 - 23:40:46 WIB | Di Baca : 123 Kali

SeRiau - KPU memutuskan daftar pertanyaan dalam debat Pilpres 2019nanti bakal diberitahukan ke capres-cawapres, untuk selanjutnya diundi lagi mana pertanyaan yang bakal dikemukakan di forum debat. Metode 'bocoran' pertanyaan dalam debat seperti ini menuai kontroversi.

Metode terbuka-tertutup dalam hal pemberian pertanyaan debat ini dikemukakan pertama kali ole Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019) kemarin.

"Ada 20 pertanyaan, padahal sebenarnya yang ditanyakan masing-masing cuma 3, karena ada 3 segmen yang dipertanyakan oleh moderator," kata Arief. "Tapi 3 pertanyaan itu mereka belum tahu, tapi mereka sudah mempersiapkan."

Loading...

Ada pula pemberian pertanyaan yang sepenuhnya tertutup, yakni pada sesi masing-masing capres-cawapres saling melempar pertanyaan. Kedua kubu tak akan tahu pertanyaan apa yang akan muncul.

Debat capres-cawapres pertama akan mengusung tema 'Hukum, HAM, dan Terorisme', digelar pada 17 Januari. Namun sekitar sepekan sebelumnya, daftar pertanyaan akan diberitahukan ke capres-cawapres, dalam hal ini pihak Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

"Sebetulnya lebih cepat dari tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari itu sudah diberikan paling lambat," kata Arief.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan pemberian metode terbuka-tertutup dalam penyampaian pertanyaan seperti di atas dimaksudkan agar penyampaian visi dan misi dari para capres-cawapres bisa sempurna. Diharapkan, para capres-cawapres bisa mempersiapkan lebih sempurna tentang apa yang bakal dia sampaikan di panggung debat karena daftar pertanyaan sudah diberikan sebelum debat dimulai.

"Yang dikedepankan adalah penyampaian gagasannya, bukan pertunjukan atau show-nya. Lagi pula debat kandidat bukanlah acara kuis atau reality show yang penuh tebak-tebakan," kata Pramono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/1/2019). Dia menyatakan keputusan itu sudah diterima pihak Jokowi maupun Prabowo.

Pendamping Jokowi di Pilpres 2019, yakni Ma'ruf Amin, menanggapi positif keputusan KPU. Lagipula kedua pihak juga sudah bersepakat. "Saya kira itu aturan, ya kita ikut saja. Karena itu merupakan kesepakatan kedua pihak bahwa KPU mempersiapkan pertanyaan untuk disampaikan kepada kita, saya kira itu bagus," kata Ma'ruf di PIQ Al Misbah, Jl Bak Air Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Namun pihak Prabowo merasa dirugikan dengan metode penyampaian pertanyaan sebelum debat dimulai, sebagaimana diputuskan KPU. Menurut mereka metode semacam itu menguntungkan Jokowi-Ma'ruf, soalnya Jokowi dinilai bisa menyiapkan contekan.

"Ini menguntungkan petahana, karena kita tahu petahana itu kadang butuh contekan," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan. "KPU tidak perlu memberikan daftar pertanyaan supaya jawaban capres tampil lebih orisinil, dan masyarakat lebih tahu isi kepala masing-masing kandidat."

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, mengaku tidak terima dengan pernyataan Andre di atas. Menurut Johnny perkataan Andre dan tanggapan Ma'ruf Amin menunjukkan kontrasnya perangai kedua kubu, yang satu sombong dan yang satu lagi rendah hati. 

"Pernyataan BPN Prabowo-Sandi di atas merupakan sikap yang sangat sombong. Orang sombong tidak disukai Tuhan dan akan menuai azab," kutuk Johnny.

Cawapres pendamping Prabowo, yakni Sandiaga, menanggapi keputusan KPU. Dia menilai debat bukanlah lomba menghapal. Kini dia menyiapkan segala kemungkinan di debat nanti. 

Dia ingin debat Pilpres 2019 nanti bisa menampilkan visi misi dan gagasannya untuk Indonesia, bukan menjadi ajang debat kusir atau cerdas cermat. 

"Buat saya nggak ada kemudahan atau kesulitan, biasa saja, kan yang diuji bukan kemampuan menghapal, tapi nalar kita untuk melihat permasalahan bangsa," kata Sandi di Pesantren Al Mubarok, Serang, Banten.

Ada pula Direktur Materi dan Debat Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, yang menilai pemilih akan dirugikan dengan keputusan KPU itu. Pemilih kehilangan hak mengetahui kempampuan calon pemimpinnya. Sebaiknya KPU berpikir ulang sebelum membocorkan soal debat kepada pasangan calon.

"Kalau soal debat dibocorkan, jawaban yang buat tim sukses, kandidat tinggal membacakan. Kemampuan kandidat mengatasi persoalan bangsa tidak akan terlihat dengan pola debat seperti ini," kata Sudirman di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. (**H)


Sumber: detikNews




Loading...

Berita Terkait

Tulis Komentar