SeRiau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masukan dari publik terkait latar belakang enam calon Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang saat ini sudah memasuki tahap akhir. KPK membuka diri jika ada kritik terkait rekam jejak enam calon sekjen lembaga antirasuah.

Enam calon Sekjen tersebut yakni, ‎Sekda Kalimantan Barat (Kalbar) Muhammad Zeet Hamdy Assovie; staf Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata.

Kemudian, mantan Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawaty; mantan Direktur Keuangan PT Pelindo III, U. Saefuddin Noer; dan Guru Besar Unhas sekaligus Staf ahli bidang hubungan antar lembaga pusat dan daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Winarni Dien Monoarfa serta Prasetyo.

"KPK membuka diri jika ada masukan dari publik terkait latar belakang para calon. Untuk kemudian akan menjadi pertimbangan lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/1/2019).

Febri menjelaskan, enam calon tersebut terdiri dari dua calon hasil seleksi gelombang pertama dan empat calon hasil seleksi gelombang kedua. Keenam calon ini bakal menjalani tahap wawancara yang bakal digelar pada 7 Januari mendatang.

"Sesuai kalender jadwal seleksi pejabat Sekretaris Jenderal KPK, tahap selanjutnya adalah wawancara terhadap enam kandidat yang rencana akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019," terangnya.

Dari proses wawancara ini, Panitia Seleksi (Pansel) bakal memilih tiga nama kandidat untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya Jokowi akan memilih satu nama sebagai Sekjen definitif.

"Pansel berencana akan mengajukan tiga nama kandidat yang lulus tes wawancara untuk diusulkan kepada Presiden dan dipilih satu orang sebagai Sekjen KPK defenitif," katanya. (**H)

Sumber: Okezone