Perayaan HUT ke-42 GAM Diwarnai Pengibaran Bendera Bulan Bintang

  • Rabu, 05 Desember 2018 - 05:52:49 WIB | Di Baca : 1745 Kali


SeRiau - Sejumlah mantan petinggi dan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menggelar upacara dan doa bersama di Kompleks Taman Makam Pahlawan, Meureu, Aceh Besar, Selasa (4/12). Upacara diselenggarakan dalam rangka Milad ke-42 GAM. 

Dalam perayaan itu turut diwarnai aksi pengibaran bendera bulan bintang oleh sejumlah mantan kombatan. Meski demikian, pengibaran tidak berlangsung lama, usai menyaksikan beberapa saat bendera berada di tiang, kemudian mereka menurunkannya kembali. 

Pantauan kumparan, upacara yang berlangsung khidmat dan berjalan aman, turut dihadiri sejumlah politisi dan mantan petinggi GAM seperti Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, petinggi Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh. 

Usai upacara berlangsung, mereka tampak berkumpul dan berdoa bersama di makam almarhum Wali Nanggroe Aceh Teungku Muhammad Hasan Ditiro. Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar mengatakan kondisi keamanan di Aceh usai kesepakatan damai antara GAM dengan pemerintah selama 14 tahun ini berjalan dengan sangat baik. 

“Secara umum kondisi keamanan Aceh hari ini sudah sangat bagus. Pemilihan umum sudah berlangsung dua kali dan relatif aman walaupun ada terdeteksi gangguan, tetapi orang Aceh itu cukup disiplin. Mereka tahu menjaga kepentingan sebenarnya. Saya yakin yang ketiga kali ini akan aman juga,” ujar Malik Mahmud di lokasi.

Meski begitu, Malik Mahmud mengaku, masih ada beberapa masalah kecil yang belum diselesaikan antara pemerintah pusat dan Aceh. Salah satunya pengesahan bendera bulan bintang. Ia menyayangkan butir-butir perjanjian yang telah ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 2005 itu hingga kini belum terealisasi. 

“Saya tidak mengerti kenapa pemerintah pusat belum menyelesai beberapa butir MoU seperti pengesahan bendera,” katanya. 

Menurut Malik Mahmud, persoalan bendera dan beberapa hal lainnya yang belum terealisakan harus segera diselesaikan mengingat untuk pembangunan Aceh ke depan. 

“Bagi saya dan orang Aceh lainnya, pemikiran kami itu hanya ingin untuk membangun Aceh yang lebih baik. Disamping itu juga karena Aceh bagian daripada NKRI. Kita ingin melihat dan membangun Indonesia menjadi suatu negara yang besar di regional Asia Pasifik. Maka oleh itu perkara kecil antara pemerintah pusat dan Aceh harus diselesaikan,” imbuhnya.

Malik Mahmud mengaku akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan bendera dan butir-butir MoU Helsinki yang belum terealisasi hingga hari ini.

“Kami tetap menghubungi pemerintah, presiden, wakil presiden, menteri-menteri agar persoalan ini kita duduk bersama kita selesaikan dengan segera,” pungkasnya.

Persoalan pengibaran bendera bulan bintang di Aceh hingga saat ini belum menemui titik terang. Meski, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan qanun tentang bendera Aceh yang tertuang dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

 

 

 

 

Sumber  kumparan





Berita Terkait

Tulis Komentar