SeRiau - Presiden Joko Widodo mengaku ditekan berbagai pihak ketika berupaya untuk menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia.  Menurut Jokowi, jika tak memberanikan diri, maka kepemilikan Indonesia di Freeport tak akan bertambah dari posisi awal yakni 9,36 persen.

Maka dari itu, ia semringah pemerintah berkesempatan mengempit mayoritas saham Freeport meski prosesnya saat ini baru sebatas Perjanjian Jual-Beli Saham terlebih dulu (Sales Purchase Agreement). Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) rencananya akan merealisasikan pembayaran mayoritas saham Freeport US$3,5 miliar pada bulan ini.

"Dipikir mudah dapat 51 persen itu? Dipikir tidak ditekan dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah? Ditekan. Ditekan. Ditekan. Dipikir ujug-ujug langsung dapat 51 persen, enak banget gitu? Itu sulit, tidak mudah negosiasi seperti itu," jelas Jokowi di Bandung, Sabtu (10/11).

Jokowi mengaku heran tak ada yang mau mengapresiasi upaya pemerintah dalam menasionalisasi Freeport. Ia pun bergurau, tak ada yang pernah menggelar demostrasi di depan Kompleks Istana Kepresidenan untuk berterima kasih kepada pemerintah.

"Freeport 51 persen kok tidak ada yang demo di depan istana? Demo mendukung maksudnya. Saya tunggu-tunggu tidak ada yang demo," guyon Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Tak hanya soal Freeport, ia juga mengaku tak pernah mendapat apresiasi dari lawan politiknya terkait alih pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero) mulai 2021 mendatang. Tak berhenti di Blok Rokan, ia juga mempertanyakan apresiasi terhadap alih kelola blok Mahakam dari PT Total E&P Indonesie ke Pertamina awal tahun ini.

Melihat situasi ini, ia menepis anggapan bahwa dirinya dikendalikan oleh tekanan internasional. 

"Jadi pertanyaannya dibalik, (saya) antek asingnya di mana? Dan intrik-intrik tekanan saya tetap maju terus. Jika saya yakini benar, saya maju terus. Tidak mikir takut saya," pungkas dia.

Indonesia dipastikan bisa mengenggam mayoritas saham Freeport setelah melakukan negosiasi ihwal kepastian operasional, masalah rezim perpajakan, dan kepastian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Pembayaran transaksi jual beli saham Freeport Indonesia sendiri ditargetkan bisa terealisasi pada November 2018.

Dari rencana kepemilikan sebesar 51,23 persen, pemerintah telah mengalokasikan 10 persen saham Freeport untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Hal itu sesuai penandatangan perjanjian antara Inalum dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018 lalu.

Setelah proses divestasi rampung, pemerintah bisa menerbitkan IUPK permanen yang berlaku untuk 2 x 10 tahun setelah habis masa kontrak pada tahun 2021. 

Sumber CNN Indonesia