SeRiau - Partai Gerindra menilai pihak Istana sengaja menutupi ketidakmampuan Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus Novel Baswedan. Sebab, meski sudah 500 hari pasca-insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK tersebut, namun belum ada hasil apa pun yang berarti.

"Joko Widodo yang sebenarnya ternyata otoriter, pintar bohong, dan kebijakannya mendukung konglomerasi. Kasus Novel Baswedan ini menjelaskan bahwa istana dan lingkungannya bukan hanya tidak mampu menangani kasus ini, tapi justru menutupinya," kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono kepada wartawan, Kamis (1/11).

Ferry menyebut, kasus Novel Baswedan juga merupakan bukti pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, pelanggaran HAM justru kerap terjadi dalam masa kepemimpinan Jokowi.

"Di era pemerintahan Joko Widodo ini banyak pelanggaran hak asasi manusia mulai dari intimidasi, persekusi, dan kriminalisasi termasuk kasus Novel Baswedan," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid. Ia bahkan membandingkan penanganan kasus Novel Baswedan dengan sikap kepolisian saat mengungkapkan kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

"Ini salah satu keajaiban dunia. Terorisme dan kasus lain, termasuk terakhir kasus Ratna, bisa diungkapkan sangat cepat," ucap Sodik.

"Ini akan jadi catatan khusus dalam sejarah Polri, bahkan bisa jadi catatan hitam," pungkasnya. (**H)

Sumber: kumparanNEWS