SeRiau - Pimpinan PP Muhammadiyah dan PBNU malam ini menggelar pertemuan. Mereka sepakat menjaga Indonesia dari ancaman termasuk paham khilafah.

"NU dan Muhammadiyah berkewajiban mengawal ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah insaniah. Mari kita jaga itu semuanya karena jika tidak maka ancaman disintegrasi ancaman perang saudara ada," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).

Said mengatakan ada rencana dari salah satu pihak untuk menerapkan khilafah di wilayah Asean. Dia berharap rencana itu tak pernah terjadi.

"Bahkan saya baca kalau tidak salah ada rencana tahun 2024 harus sudah ada khilafah di Asean ini termasuk Indonesia. Mudah-mudahan mimpi ini tidak terjadi, tidak akan terlaksana berkat adanya NU dan Muhammadiyah," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin juga menilai paham khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia. Dengan penduduk yang sangat majemuk faham ini akan tertolak secara otomatis. Jika dipaksakan, akan berpotensi terjadi benturan yang berpotensi perang saudara.

"Sistem pemerintahan khilafah tidak akan bisa diterapkan di Indonesia, yang memiliki penduduk majemuk dengan dan berbagai agama serta suku bangsa. Jika dipaksakan untuk diterapkan, akan tertolak dengan sendirinya," ujarnya kepada detikcom usai menggelar pertemuan dengan para petani Banyuwangi, Rabu (31/10/2018).

Ma'ruf Amin mengatakan, paham Islam di Indonesia sudah termasuk paham yang sempurna atau kaffah, menurut ruang dan waktunya. Karena di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa yang berbeda, sehingga tidak bisa diterapkan sistem syariat Islam atau khilafah. (**H)

Sumber: detikNews