SeRiau - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan ada video anak sekolah berbaju pramuka berteriak 2019 Ganti Presiden. PSI menyebut hal itu menandakan kubu capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang makin panik.

"Ini bentuk mereka semakin panik saja, dengan segala cara, ibarat orang mau tenggelam apapun dipegang, dengan cara-cara yang tidak etis sekalipun. Justru publik akan jelas melihat, mana yang layak didukung, mana enggak," ucap Ketua Umum PSI Grace Natalie kepada wartawan di kantor PGI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Grace mengatakan anak-anak tidak boleh dibawa dalam politik praktis apalagi kampanye. Grace menyayangkan tindakan tersebut.

"Kan ada kode etik anak-anak terutama yang ada di bawah umur tidak dilibatkan dalam politik. Cara seperti ini tentu kita sayangkan," kata Grace.

"Ini kan generasi baru, kita arahkan karena ada yang jadi pemilih pemula. Kita arahkan untuk berpolitik baik, bagaimana logika memilih," sambungnya. 

Seperti diketahui, sebuah video beredar di media sosial soal sekumpulan anak sekolah yang mengenakan seragam pramuka berteriak-teriak 'ganti presiden'. Mereka berada di sebuah pelataran gedung, yang belum diketahui lokasinya.

Dalam video itu terlihat beberapa orang dewasa. Salah satunya memimpin untuk memberikan aba-aba. Awalnya ia meminta anak-anak ini meneriakkan takbir ke hadapan kamera. Kemudian pria tersebut mulai meneriakkan soal '2019 ganti presiden'.

"2019...," teriak seorang pria memberi aba-aba.

"Ganti presiden," balas anak-anak yang memakai baju pramuka.

Sebelumnya diberitakan, jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengomentari video dan postingan yang viral tersebut. Pihaknya mengaku siap memberikan sosialisasi kepada para pendukungnya agar tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye.

"Seandainya masih ada pendukung kami yang melakukan hal tersebut, kami akan terus menginformasikan larangan ini ke teman-teman pendukung," ucap Andre.

"Kami akan terus menyosialisasikan ke para pendukung soal aturan maupun larangan. Agar jangan ada lagi pelanggaran yang terjadi," imbuh politikus Gerindra itu. (**H)

Sumber: detikNews