SeRiau - Kritik kubu oposisi terhadap pemerintah soal dana penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank di Bali direspons Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Diketahui, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp855 miliar untuk menjamu negara sahabat.

Menurut JK, dana Rp855 miliar itu ditujukan untuk perbaikan infrastruktur di Bali dalam rangka menjamu tamu dari berbagai negara yang hadir dalam pertemuan tersebut. Manfaat dari perbaikan infrastruktur itu untuk masyarakat.

"Berkali-kali ini pertanyaan klasik tiap kali ditanya begitu. Tapi begini, biaya itu dianggarkan kurang lebih Rp800 (miliar). Itu sebagian besar untuk perbaikan infrastruktur yang ada di Bali seperti jalan, underpass, perbaikan bandara," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

JK mengatakan, pemerintah tidak membiayai hal-hal lain di luar infrastruktur. Sebab, para tamu yang hadir telah membiayai dirinya sendiri seperti untuk penginapan, permakanan, ongkos perjalanan, dan lainnya.

"Kalau ini orang-orang kaya masa kita biayai? Tidak.

"Semua biaya (tamu) sendiri, hotelnya dibayar sendiri, makan dibayar sendiri, datang dibayar sendiri, ya (yang) diperbaiki itu infrastruktur dan juga layanan kesehatan," imbuhnya.

Sehingga, bila dibandingkan dengan makna atau manfaat penyelenggaraan, jauh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan.

JK pun memastikan kesiapan pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi korban bencana Lombok dan pertemuan IMF-World Bank dapat berjalan baik. Karena itu, ia meminta kubu oposisi tidak khawatir dan tidak menyalahkan pemerintah di tengah suasana kampanye Pilpres 2019.

"Dua-duanya berjalan. Itu ya kalau masa kampanye apa saja (dianggap) salah kan," tutup JK.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pertemuan IMF-World Bank sangat tidak sesuai. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah dilanda bencana.

Politikus PKS itu berpendapat, semestinya pemerintah menggelontorkan anggaran yang fantastis itu untuk korban bencana di Lombok. Apalagi, sambung HNW, pemerintah belum memberikan bantuan rehabilitasi rumah yang rusak untuk korban bencana tersebut sebagaimana janjinya. (**H)

Sumber: Okezone