SeRiau – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan, penyidik kepolisian memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengabulkan atau menolak keinginan pihak tersangka kasus hoaks Ratna Sarumpaet yang mengajukan permintaan sebagai tahanan kota.

"Terkait permohonan pengacara untuk menjadikan RS (Ratna Sarumpaet) sebagai tahanan kota adalah menjadi kewenangan penyidik untuk menolak atau mengabulkan berdasarkan pertimbangan pasal 21 ayat 1 KUHAP," kata Komisioner Kompolnas RI, Poengky Indarti kepada Okezone, Jakarta, Minggu (7/10/2018).

Poengky menjelaskan, berdasarkan pasal 21 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang melakukan penahanan atas alasan subjektif penyidik yaitu jika tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, atau melakukan kejahatan lagi.

"Bagi tersangka yang dikhawatirkan mempersulit proses penyidikan dengan melakukan salah satu saja dari alasan tersebut di atas, maka penyidik dapat menahan yang bersangkutan," tutur Poengky.

Menurut Poengky, penyidik dinilai memiliki rasa kekhawatiran tersendiri terhadap Ratna Sarumpaet. Mengingat, polisi sempat melakukan penangkapan terhadap Ratna ketika hendak pergi ke Chile.

"Misalnya untuk saudari RS dikhawatirkan melarikan diri karena sebelumnya sudah akan pergi ke luar negeri, maka penyidik berhak menahan," ucap Poengky.

Sebagaimana diberitakan, tersangka kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet akan mengajukan diri sebagai tahanan kota ke Polda Metro Jaya. Adapun pengajuan itu akan dilakukan pada Senin, 8 Oktober 2018 oleh pengacaranya, Insank Nasruddin.

Insank berharap pengajuan itu dikabulkan kepolisian lantaran perempuan berusia 69 tahun itu akan menjalani pengobatan secara rutin. Sebab, jika tetap menjadi tahanan Polda, dikhawatirkan kesehatan yang bersangkutan memburuk.

"Penahanan rutan dan kota jelas beda. Dia kan kalau penahanan kota bisa berobat, dia bisa lebih gampang ke rumah sakit," ujarnya.

Sumber  Okezone