SeRiau - Ketua Komisi V DPR Fary Djemy menyayangkan rusaknya beberapa instrumen dalam alat pendeteksi tsunami yang dikelola oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurutnya semua instrumen alat itu tidak bisa pelihara karena BMKG tidak memiliki anggaran yang cukup.

Fary mengatakan pemerintah tidak memberikan cukup dana pada BMKG. Dia pun sadar anggaran lembaga itu setiap tahun semakin menurun.

"Ini kita mendapatkan penjelasan dari kepala BMKG bahwa tahun 2017 itu sudah disampaikan Kepala BMKG tapi itu tidak dapat dipenuhi, kita juga Komisi V tiga tahun terakhir ini merasakan anggaran BMKG diturunkan tetapi kita terus mendorong supaya ada penambahan," katanya usai rapat dengan BMKG di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10).

"Maka hari ini kita kembalikan kepada pemerintah untuk segera bisa dianggarkan lagi, ditambah lagi khususnya untuk peralatan deteksi dini ini," sambungnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga telah memberikan penegasan pada BMKG untuk membantu desak pemerintah mengabulkan anggaran yang diajukan BMKG. Termasuk dana untuk alat-alat pendeteksi gempa dan tsunami.

"Saya kira agak keras tadi Komisi V memberikan catatan-catatan kalau memang ini tidak dipenuhi di Anggaran tahun 2019 mundur aja dari Kepala BMKG karena ini amat sangat vital dan menjadi catatan kita," ungkapnya.

Terkait dengan anggaran BMKG di tahun 2019, lanjut dia, telah dibahas sebesar Rp 1,7 triliun. Dia pun berharap pemerintah bisa memasukkan beberapa post keuangan untuk kepentingan pemeliharaan alat pendeteksi gempa dan tsunami.

"Anggaran 2019 yang kita sudah bahas kurang lebih Rp 1,7 triliun untuk BMKG itu kita kembalikan kepada pemerintah bahwa peralatan-peralatan yang tadi rusak yang dibutuhkan dalam rangka deteksi dini tsunami itu harus bisa masuk," ujarnya.

Meski begitu, tambah dia, DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) juga akan membantu BMKG menyuarakan anggarannya.

"Iya tentu teman-teman di Banggar dan di Komisi V akan menyuarakan dana kita akan sama-sama, dari kita akan jalan, dari pemerintah juga bisa kita dorong," ucapnya.

Dalam rapat bersama BMKG, Komisi V, kata Fary, juga telah mendapatkan beberapa kesimpulan. Diantaranya, mendesak BMKG melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk bisa memenuhi anggaran peralatan pendeteksi bencana. Serta mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memprioritaskan alokasi anggaran dalam meningkatkan respon time dan upaya pencarian dan penyelamatan korban. (**H)

Sumber: Merdeka.com