SeRiau - Indonesia dan India sepakat untuk memberi contoh kepada dunia bahwa perdamaian di muka bumi bisa dicapai dengan dialog lintas agama, pendidikan, kebudayaan dan media. Faktor-faktor ini pun dinilai ampuh mencegah tumbuhnya paham radikal dan tindak kekerasan ekstremisme.

Demikian hasil penting yang dibuat antara Indonesia dan India saat menggelar Dialog Lintas Agama yang pertama bagi kedua negara itu. Saat membuka Dialog yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu 3 Oktober 2018, Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir, mengingatkan bahwa pada dasarnya Indonesia dan India saling berbagi keunikan dalam hal kehidupan beragama.

Jika Indonesia memiliki populasi umat Muslim terbesar di dunia, maka India merupakan rumah dari populasi umat Hindu terbesar di dunia. Selain itu, populasi umat Hindu di Indonesia cukup besar, dan sebaliknya, populasi umat Islam di India juga signifikan.

Maka dari itu, Dialog Lintas Agama ini menjadi relevan. “Kedua negara bisa saling berbagi dan belajar dari pengalaman satu sama lainnya dalam mengelola keberagaman di negara masing-masing,” kata Fachir, seperti yang disiarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta hari ini.

Delegasi India pun sepakat dengan yang disampaikan Wakil Menlu RI. “Indonesia dan India memiliki kedekatan dari segi geografis, budaya, sejarah, dan keberagaman masyarakat, Untuk itu dialog ini merupakan forum yang penting untuk mengatasi tantangan terhadap perwujudan harmoni dan toleransi dalam masyarakat”, demikain yang ditegaskan oleh Mr, Bibek Debroy, Penasehat Ekonomi Perdana Menteri India, Narendra Modi.

Dialog itu, yang dihadiri juga oleh M.J. Akbar, Menteri Negara urusan Luar Negeri India, dan Pradeep K. Rawat, Duta Besar India untuk Indonesia, diikuti oleh delegasi dari kedua negara - yang terdiri dari pejabat pemerintahan, pemuka agama, ilmuan dan intelektual.

Cecep Herawan, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, mengungkapkan Dialog Lintas Agama ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia bersama India. “Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Indonesia dan Perdana Menteri India yang disampaikan saat kunjungan kerja PM. Modi ke Jakarta, 29-31 Mei silam,” jelas Cecep.

Forum dialog berlangsung sangat hidup, dimana para delegasi berdiskusi membahas isu-isu terkait pengelolaan keberagaman. Pada sesi yang membahas peran pemuka agama dan masyarakat madani dalam menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat majemuk, Dr. Abdul Mu’ti, Dr. Dicky Sojan dan Prof. I Ketut Widnya mewakili Indonesia menjadi narasumber dan penanggap.

Sementara itu, Dr. Siti Syamsiatun, Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dan Suhadi Cholil mewakili Indonesia sebagai pemateri dan penanggap pada sesi yang membahas upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kekerasan ekstremisme, terorisme, radikalisma dan ujaran kebencian.

Pada forum dialog ini, India juga diwakili oleh tokoh dan praktisi kenamaan, diantaranya Conrad Sangma (Kepala Negara Bagian Meghalaya), Asif Ibrahim (Utusan Khusus Perdana Menteri untuk Kontra-Terorisme), Maulana Mehmood Madani (intelektual Islam terkemuka), Tariq Mansoor (Rektor Universitas Islam Aligarh), Bibek Debroy (Penasihat Perdana Menteri untuk Isu Ekonomi), dan Dhammapiya Bhante (Sekjen Konfederasi Budha Internasional).

Selain melakukan diskusi pada forum dialog, para delegasi juga akan melakukan kunjungan lapangan ke situs-situs keagamaan, antara lain ke Candi Prambanan, Klenteng Zen Ling Gong (Poncowinatan), Masjid Syuhada, Gereja HKBP dan Gereja Katolik Santo Antonius.

Di samping itu, M.J. Akbar, Menteri Negara urusan Luar Negeri India, juga dijadwalkan memberikan kuliah umum di UIN Sunan Kalijaga dengan tema Keyakinan, Politik dan Pemerintahan: Sebuah Krisis Distorsi, pada 4/10.

Dialog Lintas Agama telah menjadi fitur tetap diplomasi publik Indonesia sejak 2004. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 31 mitra bilateral Dialog Lintas Agama. Indonesia juga aktif mempromosikan Dialog Lintas Agama pada tataran regional, seperti pada forum APEC, ASEM dan MIKTA, dan pada tataran global/ multilateral, seperti melalui forum UNAOC. (**H)

Sumber: VIVA