Ragam Alasan CPNS Masih Jadi Primadona Masyarakat

  • Ahad, 30 September 2018 - 08:31:39 WIB | Di Baca : 302 Kali

SeRiau - Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 diperkirakan akan diikuti sekitar 5 juta orang. Padahal negara hanya membuka formasi total sekitar 283.015 lowongan yang tersebar, baik di pusat maupun daerah. Menjadi pertanyaan, kenapa CPNS masih menjadi daya tarik masyarakat hingga hari ini?

Sejak dibukanya pendaftaran CPNS 2018 pada Rabu (26/9), situs pendaftaran terpadu yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu sscn.bkn.go.id langsung diserbu pelamar. Di hari pertama saja, permintaan pembuatan akun SSCN di server Dukcapil sudah melebihi 555 ribu. Namun banyak yang mengeluhkan tak bisa membuat akun.

Tingginya animo masyarakat untuk ikut seleksi CPNS ini menunjukkan pekerjaan sebagai abdi negara masih jadi idola masyarakat Indonesia. Ada beragam alasan CPNS masih diburu banyak orang.

Loading...

Pengamat Reformasi Birokrasi dari FISIP Unpad Yogi Suprayogi Sugandi menjelaskan bahwa urusan finansial merupakan alasan utama masyarakat akan selalu melirik CPNS. 

"Banyak motivasi ya mereka bergabung. Ada yang dari sisi kesejahteraan, ada yang karir, komplit," kata Yogi saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (28/9).

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio sepakat bahwa pekerjaaan sebagai CPNS memberikan kepastian kesejahteraan. Tunjangan kinerja jabatan PNS bisa mencapai puluhan juta.

"PNS kan sekarang gajinya banyak, ada tunjangan kinerjanya. Itu besar, tergantung daerahnya. Tangerang aaja eseleon 2 bisa sampai Rp50 juta, DKI bisa sampai Rp75 juta," kata dia. 

Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan jabatan. Namun nominalnya berdasarkan absensi elektronik atau kehadiran, kinerja atau capaian kerja, dan disiplin pegawai. Belum lagi, PNS akan mendapatkan fasilitas dan asuransi hari tua atau pensiunan. 

Selain gaji, karier aparatur sipil negara (ASN) ini juga jelas. Berbeda dari swasta, para abdi negara itu tak mudah dipecat kecuali dia melakukan tindakan kriminal. Tak peduli seperti apa performa PNS, dia akan sulit dipecat. Begitupun negara yang mungkin akan sulit mengalami kebangkrutan.

Kesejahteraan dan keamanan inilah yang membuat banyak orang tua ingin anaknya menjadi PNS atau mendapatkan pasangan yang bekerja sebagai PNS. Ada gengsi orang tua ketika mendapatkan menantu PNS atau anaknya sendiri menjadi PNS.

"Dari zaman dulu misalnya saya punya anak perempuan ada yang mau, satu CPNS yang satu swasta, pasti orang tua itu pilih yang CPNS, terutama yang di daerah. Karena bisa dapat pensiun, bisa jadi pejabat," katanya.

Sebagai pejabat, kata Agus, PNS bisa memiliki kuasa, dan bisa menekan orang lain dengan jabatannya. Hal ini yang tak terbeli meski kadang pekerja swasta memiliki penghasilan lebih besar.

Di sisi lain, masyarakat berbondong-bondong melamar sebagai abdi negara juga tak lepas dari lapangan kerja yang sempit. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hanya 5,06 persen, sehingga tak banyak lapangan kerja baru yang tercipta.

"Kalau 7 persen minimal itu baru menciptakan lapangan kerja yang masif. Makanya tumbuhkan ekonomi agar ada lapangan kerja," ujarnya.

Tak Hanya PNS, Ada Juga PPPK

Alasan lainnya ditambahkan Yogi, adalah seseorang ingin mengabdi pada negara. Tak jadi soal ketika gajinya lebih sedikit dari tempat sebelumnya dia bekerja. 

"Saya pernah ketemu orang ikut CPNS padahal dia sudah kerja di bank dengan gaji yang tinggi. Akan tetapi, dia ingin mengabdi pada negara. Ada juga yang seperti itu," kata Yogi.

Padahal menurut dia, menjadi abdi negara tak harus menjadi CPNS. Ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang hingga saat ini disebut Yogi tak disosialisasikan dengan baik oleh Kemenpan RB.

"Tidak tersosialisasikannya ada tipe lain dari ASN, satu adalah PNS, satu lagi PPPK. Nah sekarang itu yang sering kita dengar cuma PNS, padahal ada yang lain, yaitu PPPK," terang Yogi.

Hal itu membuat rasio antara pelamar dengan formasinya selalu tinggi. Satu lowongan bisa diperebutkan lebih dari ratusan orang.

Menurut Yogi, ada baiknya pemerintah memberikan sosialisasi yang cukup mengenai PPPK. Namun memang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai jabatan itu belum juga selesai.

"Menpan tidak pernah mensosialisasikan ini karena RPP belum selesai. Katanya sih akan ditandatangani setelah CPNS sekarang," kata dia.

"Nah ketertarikan masyarakat itu harusnya dijawab oleh pemerintah, Menpan atau BKN. Sehingga masyarakat tidak berbondong-bondong ikut CPNS," pungkas Yogi. (**H)


Sumber: CNN Indonesia




Loading...

Berita Terkait

Tulis Komentar