SeRiau - Perdana Menteri Myanmar Mahathir Mohamad menyampaikan seruan dialamatkan kepada negara-negara adidaya dalam pidato di sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (28/9). Pada kesempatan itu, dia meminta reformasi besar-besaran dalam organisasi tersebut.

Pria 93 tahun itu meminta agar PBB menghapus kekuatan veto lima negara yang sudah sangat ketinggalan zaman. Menurutnya, negara-negara kuat itu tidak memiliki hak untuk mengubah rezim di negara lain padahal mereka tidak bisa benar-benar menjalankan demokrasi.

"Ini bukan hal yang baik. Ini munafik. Di satu sisi, kalian meminta agar kami bersikap demokratis, tetapi yang kalian lakukan justru mendesak perubahan rezim di suatu negara dan menyebabkan perang sipil atas nama demokrasi," katanya, dikutip dari Straits Times, Sabtu (29/9).

"Di sini, di PBB, yang bisa kalian lakukan ada mengeluarkan hak veto saat tidak menyetujui sesuatu," lanjutnya.

Mahathir menilai, sistem veto di PBB tidak efektif dalam mengambil sebuah keputusan menyangkut negara lain. Oleh karena itu, dia meminta agar organisasi dunia itu mengakhiri dominasi kekuatan dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Seruan agar dilakukan reformasi ini sebenarnya sudah disampaikan Mahathir 15 tahun lalu saat masih menjabat sebagai PM. Namun sampai sekarang belum ada hasil yang diinginkan.

Mahathir juga menyarankan agar hak veto tidak hanya dikeluarkan oleh satu anggota tetap, tetapi setidaknya dua kekuatan yang didukung oleh tiga anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

"Jika sudah demikian, Majelis Umum harus mendukung keputusan mayoritas," ujarnya.

Selain menyampaikan seruannya, Mahathir juga menyinggung soal masalah lain terkait kebijakan Malaysia di Laut China Selatan.

"Kami tidak terlibat perselisihan antara negara manapun. Sejauh yang kami tahu, jika Laut China Selatan serta Selat Malaka terbuka, termasuk lewatnya kapal perang, tetapi tidak ditempatkan di daerah itu, itu tidak masalah bagi kami," jelasnya.

Mahathir menambahkan bahwa Malaysia adalah negara perdagangan. Karenanya, dia memerlukan tempat agar kapal yang mengangkut barang-barangnya bisa melintas dari satu negara ke negara lain di Asia Tenggara. (**H)

Sumber: Merdeka.com