SeRiau - Polemik pemutaran film G30S/PKI diminta tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, mengingatkan keputusan pemerintah menghentikan film tersebut dibuat oleh Yunus Yosfiah, mantan Menteri Penerangan yang kini tercatat sebagai tim sukses Prabowo-Sandiaga.

"Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh menteri penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasehat Timses Prabowo," kata Aria di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu ingin polemik larangan pemutaran film G30S/PKI tersebut diperjelas karena belakangan ada kampanye hitam yang disebarkan pihak-pihak tertentu bahwa pemerintahan Jokowi berada di balik itu.

Padahal, kata Bima, pemerintahan Jokowi hanya mengikuti sikap pemerintahan sebelumnya yang melarang pemutaran film G30S/PKI tersebut.

Bima menuturkan, saat itu Yunus menghentikan pemutaran film tersebut karena seolah-olah kawasan Halim Perdanakusumah, yang pernah menjadi Markas TNI AU, adalah tempat menyeramkan.

Kala itu, penghentian juga diputuskan oleh Juwono Sudarsono, saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Para menteri itu menginginkan, pada waktu itu, hal yang menyangkut masalah sejarah, perlu dilakukan peninjauan ulang agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono," tegas Aria.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, penghentian film G30S/PKI sama seperti yang dilakukan terhadap film Serangan Umum 1 Maret yang dianggap terlalu menonjolkan peran Soeharto. Padahal, ada peran besar Sri Sultan Hamengkubowono IX yang tidak ditonjolkan. Hal itu juga ditindaklanjuti oleh Menteri Juwono Sudarsono.

Aria menegaskan, kampanye hitam penghentian film G30S/PKI yang seolah dilakukan pemerintahan Jokowi sangatlah tidak mendidik. Karena itu, ia membantah bila hal tersebut dilakukan oleh rezim saat ini.

"Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film (dengan tema) yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film, termasuk film Serangan Umum 1 Maret," pungkas Aria. (**H)

Sumber: Okezone