SeRiau - Wakil Ketua timses pasangan nomor urut 02, Ahmad Muzani tidak setuju dengan keberadaan menteri Kabinet Kerja dalam susunan tim kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, para menteri itu harusnya fokus dalam tugas kenegaraan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menuturkan, kalau dibebankan dalam urusan politik praktis dikhawatirkan bakal bias. Sama halnya dengan penugasan Kepala Daerah dalam sebagai pengarah teritorial tim kampanye.

"Saya kira tugas itu akan terganggu dan akan bias dalam kepentingan politik, dan itu sesuatu yang pasti," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Jumat (28/9/2018).

Muzani mengkhawatirkan kebijakan dan pelayanan yang dilakukan para menteri itu bakal berdampak hanya untuk memenangkan pasangan petahana. Seperti dia contohkan, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang membagikan dana desa mengatasnamakan pemberian Jokowi.

"Apa artinya dia sedang menggunakan kekuatan power-nya, kekuasaannya untuk memenangkan Pak Jokowi dan itu apakah mungkin di lapangan, mungkin sekali," tegas dia.

Karena itu, Koalisi Prabowo-Sandiaga tidak mau ikut-ikutan menggerakkan kepala daerah untuk pemenangan Pilpres. Salah satunya berkaca ketika Sandiaga Uno menjadi jurkam pasangan Cagub Jateng Sudirman Said-Ida Fauziah. Sandiaga saat itu mengambil cuti sebagai Wagub DKI Jakarta.

"Karena pengalaman itu, kami tahu akan makan waktu, tenaga, pikiran dan mungkin biaya bagi yang bersangkutan jadi bias nanti keputusan-keputusannya," kata Muzani.

Daftar 15 Menteri di Timses Jokowi

Sebelumnya, sederet nama menteri kabinet kerja Jokowi-JK masuk dalam susunan tim kampanye yang dirilis dalam situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada 15 nama menteri yang berasal dari partai politik dan profesional.

Menteri dari parpol:

1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar)

2. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (NasDem)

4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDIP)

5. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (PDIP)

6. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yassona Laoly (PDIP)

7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (PDIP)

8. Menko Polhukam Wiranto (Hanura)

9. Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo (PKB)

10. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB)

11. Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB)

Menteri dari profesional:

12. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

13. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil

14. Menteri PAN-RB Syafruddin.

15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono  (**H)

Sumber: Liputan6.com