SeRiau - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) akan dijadikan satu-satunya lembaga pemegang kendali data produksi beras nasional. Penyerahan kendali tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya simpang siur data produksi beras.

Darmin mengatakan saat ini pemerintah memang sudah memiliki data produksi beras nasional yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Tapi ia meragukan data produksi yang dihasilkan kementerian yang dikomandoi Amran Sulaiman tersebut.

Keraguan muncul karena data produksi beras yang disajikan Kementerian Pertanian, selama ini tidak benar. Data yang diberikan, sering berbeda dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Salah satu contoh kasus terjadi tahun lalu. Saat itu, Kementerian Pertanian menyatakan produksi beras nasional mengalami surplus 11,3 juta ton. Tapi surplus produksi tersebut ternyata tak berpengaruh di pasar beras.

Sesuai hukum ekonomi, jika pasokan beras berlebih, permintaan tetap, harusnya terjadi penurunan harga komoditas pokok tersebut. Tapi yang terjadi, harga beras tetap tinggi. Harga beras kelas medium bahkan mencapai Rp11.300 per kilogram (kg).

Harga tersebut jauh dari ketetapan harga eceran tertinggi (HET) beras sebesar Rp9.450-Rp10.250 per kilogram yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017.

Klaim surplus juga tak berpengaruh pada serapan beras Perum Bulog. Saat itu kata Darmin serapan beras Bulog maksimal hanya 590 ribu ton. Padahal, batas aman stok Bulog harusnya di angka 2 juta ton.

"Terserah jika memang kami dibilang meragukan data Kementan. Tapi kami selama ini menganggap surplus produksi beras yang disampaikan ini terlalu besar, kami selalu berdebat mengenai ini setiap rapat. Kemana saja surplusnya? Biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan," jelas Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/9).

Darmin mengatakan sebetulnya, pendataan produksi beras saat ini bisa dilakukan melalui citra satelit. Hanya saja, luasan lahan sawah yang perlu dipantau pemerintah cukup luas dan tersebar.

Oleh karena itulah, pemerintah kemudian mempercayakannya kepada BPS. Darmin mengatakan mekanisme pengumpulan data produksi beras oleh BPS kemungkinan besar mulai diluncurkan akhir Desember mendatang.

Ia yakin BPS punya perhitungan cermat dan akurat mengenai produksi beras nasional. Dengan itu, ia berharap data BPS bisa menjadi acuan kebijakan di masa depan, sehingga segala kebijakan terkait beras tak lagi menjadi polemik. 

Sebab disadari atau tidak, kegaduhan kebijakan impor beras selama ini juga berhulu dari data produksi yang tak akurat.

 

 

 

 

Sumber CNN Indonesia