SeRiau - Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Mari Elka Pangestu meminta Presiden Jokowiuntuk mengubah kebijakan subsidi BBM. Hal ini disampaikannya melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati demi memulihkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD)yang sampai semester I 2018 telah mencapai 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Mari mengatakan penyesuaian subsidi BBM cukup ampuh menurunkan defisit transaksi berjalan. Penyesuaian subsidi akan berdampak signifikan dalam mengurangi impor minyak mentah yang memberi kontribusi besar pada total impor Indonesia. 

Bahkan, menurut klaimnya, kebijakan penyesuaian subsidi BBM jauh lebih ampuh ketimbang kebijakan perluasan mandatori penggunaan bahan bakar biodiesel 20 persen (B20) yang tengah dijalankan pemerintah saat ini. 

Keampuhan tercermin pada kebijakan penyesuaian subsidi BBM yang dilakukan Pemerintahan SBY saat ekonomi dalam negeri mengalami guncangan pada 2008 dan 2013 lalu. "Kebijakan yang sudah disampaikan (pemerintah) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah yang kami lakukan di 2008 dan 2013 saat Temper Tantrum. Formulanya mirip-mirip juga," katanya di Jakarta, Jumat (14/9).

Sebagai informasi Pemerintahan SBY pada 2008 dan 2013 lalu melakukan penyesuaian subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Saat 2008, harga BBM dinaikkan dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.000 per liter untuk premium dan Rp4.300 menjadi Rp5.500 untuk solar.

Pada 2013, harga premium naik menjadi Rp6.500 per liter.  Mari mengatakan kebijakan penyesuaian subsidi BBM tersebut membuat Indonesia terhindar dari goncangan krisis. 

Sementara dari dunia usaha, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan kebijakan penyesuaian subsidi BBM memang mau tidak mau harus dilakukan pemerintah karena dia anggap bisa berdampak jangka panjang bagi pemulihan defisit transaksi berjalan.

"Ujungnya memang harus dilepas (subsidi BBM) karena salah satu yang berkontribusi besar. Meski, ini kebijakan yang kurang populer, tapi untuk kebaikan semua," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Pernyataan sama juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Ia mengatakan penyesuaian kebijakan subsidi BBM memang perlu dilakukan. Namun, sebelum melakukan itu pemerintah harus menjamin sisi pendapatan melalui ketersediaan lapangan kerja.

Sumber CNN Indonesia