SeRiau - Komisi XI DPR RI menyetujui asumsi makroekonomidalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat antara pemerintah dan DPR yang diambil anggota DPR Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng.

Artinya, tidak ada asumsi makroekonomi yang diubah untuk RAPBN 2019. Inflasi masih dipasang 3,5 persen, pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5,3 persen, kurs rupiah dan dolar AS menggunakan angka Rp14.400, dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) di angka 5,3 persen. 

"Kami telah menyepakati asumsi makroekonomi yang telah ditetapkan," jelas Melchias di Gedung DPR, Kamis (13/9). 

Meski demikian, beberapa fraksi di Komisi XI sempat mempertanyakan mengenai asumsi nilai tukar yang dipasang.

Anggota Komisi XI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan misalnya, sempat mengatakan asumsi nilai tukar pemerintah di Rp14.400 per dolar AS dianggap tidak kredibel. Ia berkaca pada nilai tukar saat ini yang sudah hampir menembus Rp14.900 per dolar AS. 

Sehingga, Fraksi Gerindra sempat meminta pemerintah untuk memasang asumsi kurs di angka Rp14.500 per dolar AS. Angka ini, lanjut Heri, sebetulnya masih dianggap belum realistis. 

Sehingga, Fraksi Gerindra sempat menolak asumsi makroekonomi yang ditawarkan pemerintah. Meski setelahnya, Gerindra bisa menerima asumsi nilai tukar di Rp14.400 per dolar AS. 

"Menurut pendapat kami, asumsi makro ke nilai tukar rupiah Rp14.400 kami anggap tidak kredibel dan melenceng dari amanat RPJMN 2014-2019. Kami menyatakan tidak bisa ikut menyetujui nilai tukar atau kurs yang ditetapkan," imbuh dia.

Keraguan serupa juga sempat dilontarkan anggota komisi XI fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi. Ia mengaku setuju dengan asumsi nilai tukar yang diajukan pemerintah, namun ia meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk hati-hati mengambil kebijakan agar depresiasi tak semakin parah. 

"Terkait kurs, kebijakan yang diambil pemerintah sangat penting, sebab banyak kebijakan yangg diambil masih dalam tahap 'akan'," terangnya. 

Serupa, anggota DPR fraksi Partai Nasdem Johnny G. Plate juga sepakat dengan asumsi nilai tukar pemerintah. Hanya saja, ia mewanti-wanti pemerintah karena depresiasi masih kemungkinan bisa berlanjut. 

Sehingga, agar tidak membebani masyarakat, pemerintah harus bisa mengendalikan inflasi di saat yang bersamaan. "Kami tentu menyetujui asumsi makroekonomi dengan catatan bahwa kecenderungan rupiah masih bisa depresiasi lebih lanjut," pungkas dia. (**H)

Sumber: CNN Indonesia