SeRiau - Ancaman bahaya radikalisme yang berujung pada aksi terorisme akhir-akhir ini semakin marak di Tanah Air. Untuk itu seluruh perangkat pemerintah baik TNI, Polri, jaksa dan hakim harus saling bersinergi dalam upaya penanggulangan terorisme.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius, MH, saat memberikan ceramah umum pada acara Sosialisasi Anti-Radikalisme dan Terorisme yang digagas Polda Jawa Barat di hadapan para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Provisi Jawa Barat di Aula Maryoto, Mapolda Jabar, Rabu (12/9).

"Provinsi Jawa Barat juga menjadi atensi kita yakni dari orang-orang itu kita klasifikasikan menjadi beberapa cluster mulai dari hardcore, militan, suporter atau simpatisan yang ternyata juga cukup banyak di sini (Jawa Barat)," ujar Suhardi dalam keterangannya.

Untuk itu, menurut mantan Kabareskrim Polri ini, pihaknya merasa perlu untuk memberikan suatu ceramah dan juga pemahaman bagaimana cara mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut dan bagaimana memberikan treatment yang pas kepada kelompok ataupun jaringan tersebut.

"Dengan pemahaman ini kami harapkan aparat seluruhnya punya satu persepsi, visi dan persepsi yang sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan yang proporsional dalam rangka penanggulangan terorisme, itu yang paling penting," ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.

Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini juga mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi Maryoto yang menginisiasi untuk mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan daerah Jabar mulai dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Hakim dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan sinergi bersama dalam penanggulangan terorisme.

Selain itu, lanjutnya, upaya yang dilakukan Kapolda Jabar dengan mengumpulkan seluruh stakeholder terkait ini juga sebagai upaya untuk membentengi diri bagi aparat TNI, Polri, jaksa, hakim dan juga perangkat sipil lainnya dari pengaruh paham radikalisme negatif yang berujung pada aksi terorisme.

"Aparat juga perlu kita bentengi, karena semua infiltrasi ini bukan cuma kepada masyarakat umum semata, tetapi juga pada aparat pun juga bisa masuk. Sudah banyak yang terpapar paham-paham radikalisme, kepolisian juga ada, TNI juga ada, semua ada. Artinya ruang-ruang itu bisa dimasuki kapan saja," ujarnya.

Untuk itu, menurut mantan Kadiv Humas Polri ini, seluruh aparat pemerintah dan masyarakat harus punya pemahaman yang utuh. "Sebagai pimpinan, khususnya di semua tingkatan harus bisa memberikan pencerahan dan penjelasan yang benar kepada masyarakat," tuturnya.

Mantan Wakapolda Metro Jaya ini berharap ke depan seluruh provisi melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah diinisiasi oleh Kapolda Jabar ini dengan mengumpulkan seluruh Forkominda untuk ikut melakukan sosialisasi seperti ini.

"Untuk Kajari dan Kejati seluruh Indonesia waktu BNPT melakukan MoU dengan Kejaksaan kita sudah melakukan teleconference seluruhnya, nah ini beberapa Polda juga sudah melakukan semacam itu tapi inisisasi yang sangat baik ini sudah dilaksanakan oleh Kapolda Jawa Barat," ujarnya.

"Karena bagaimanapun juga tadi saya katakan bahwa cukup banyak yang harus kita amankan, kita sterilkan dan kita reduksi. Dan mereka adalah orang yang salah jalan yang harus kita kembalikan kepada jalan semula," tandasnya.

Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi mengatakan bahwa pihaknya sengaja mengundang Kepala BNPT sebagai bekal bagi aparat di daerah untuk lebih pro aktif dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme.

"Kami mengundang Kepala BNPT untuk dapat memberikan arahan dan pencerahan. Di mana dalam konteks ini provinsi Jawa Barat berdasarkan data yang kami peroleh itu cukup banyak potensi (radikalisme-terorime) baik yang perseorangan maupun yang kelompok," katanya.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menjelaskan, dari data yang ia terima dari Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri, di wilayah Jabar sendiri kurang lebih ada hampir 400 orang baik itu dalam bentuk kelompok ataupun perorangan yang masuk dalam kategori inti, militan maupun simpatisan.

"Oleh karena itu kami sengaja mengambil inisiasi mengundang Rektor kemudian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Jawa Barat, karena dalam Criminal Justice System tidak terlepas dari kepolisian, kejaksaan dan hakim atau pengadilan. Untuk itu kita undang. Ini supaya tahu bahwa dalam proses criminal justice itu betul-betul harus seadil-adilnya bagaimana tindak kejahatan terorisme itu diadili," ujarnya.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya, menurutnya, yaitu pencegahan, di mana Kepala BNPT dalam paparannya sudah menjelaskan secara gamblang tentang upaya pencegahan yang sangat positif.

"Dengan penjelasan tadi maka kami memohon bantuan kepada seluruh stakeholder terkait untuk bisa bersinergi dengan kami dengan melakukan langkah-langkah mulai dari pencegahan sampai dengan penanggulangan. Insya Allah ke depan Jawa barat lebih aman dan kondusif," harapnya.

Dalam acara sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Besar Hasto Karyawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Raja Nafrizal, pimpinan Perguruan Tinggi, Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jabar, seluruh Dandim, Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri se wilayah Jabar. (**H)

Sumber: Merdeka.com