SeRiau - Partai Demokrat beri dispensasi kepada kader DPD di Provinsi yang mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Ketua DPP bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut ada empat provinsi yang mendukung Jokowi. Dua provinsi yang paling signifikan memberi suara kepada Jokowi adalah Papua dan Sulawesi Utara.

"Salah satunya Papua, kami sedang pikirkan memang karena di sana karena kader kader kami mayoritas waktu melakukan rakorda memang menginginkan berkoalisi dengan pak Jokowi. Tetapi secara umum dari 34 Provinsi yang melakukan rakorda itu kan ada 23 provinsi yg meminta berkoalisi dengan pak Prabowo," katanya di kediaman ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jl Mega Kuningan Timur VII , Jakarta Selatan, Minggu (9/9).

"Ada 7 provinsi yang meminta berkoalisi dengan pak Jokowi tapi tidak signifikan, artinya perimbangan suaranya antara 51-49 persen, 52-48 ya. Hanya 4 provinsi yg memang signifikan, tinggi sekali 70 kontra 30, 65 kontra 35 persen yang memang menghendaki mendukung Pak Jokowi," sambungnya.

Demokrat pun memaklumi sikap Ketua DPD Papua Lukas Enembe yang membelot dukung Jokowi. Menurutnya, Lukas hanya menghargai sikap para kader Demokrat di Papua.

"Kalau memang Papua, itu luar biasa ya, di sana itu 92 melawan 8 persen, jadi kami memaklumi apa yang disampaikan Pak Lukas Enembe. Tetapi memang penyampaiannya yang mungkin terlalu bersemangat, itu pun kami sudah koordinasi supaya memilih kalimat kalimat yang tidak seolah bertentangan dengan DPP," terangnya.

Alasan Demokrat mempertimbangkan dan memberikan dispensasi empat provinsi itu untuk menjaga suara di Pileg 2019. Namun Demokrat juga memperjuangkan amanat partai memenangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Mengingat kader kader kami di sana juga tidak boleh jadi kesulitan mencari pemilih bagi dirinya, caleg caleg kita. Jadi nanti kami akan cari formula khusus lah supaya partai Demokrat juga hidup, kami juga bisa memenangkan Pak Prabowo nanti," tuturnya.

"Satu lagi mungkin nanti Sulawesi Utara ya, karena di sana memang juga mayoritas pendukung Pak Jokowi. nah ini nanti akan kami pertimbangkan dispensasi dispensasi khusus khusus, tentu kami akan mengajak DPD kami dulu bicara," tambah Ferdinand.

Lebih lanjut Ferdinand menampik jika provinsi lain seperti Sumatera Utara, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat juga mendukung Jokowi. Terutama Sumut yang secara tegas segaris dengan partai mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Oh enggak, Sumut justru malah signifikan meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo, jadi di Sumut 63 kontra 37 persen. 63 persen menginginkan berkoalisi dengan pak Prabowo , 37 persen ingin berkoalisi dengan Pak Jokowi. Jadi Sumut tidak masalah bagi kami secara partai dan organisasi dan kader sudah utuh, tetap akan berada di garis politik DPP Partai Demokrat," ucapnya. (**H)

Sumber: Merdeka.com