SeRiau - Agenda ceramah mubalig kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) yang dipaksa batal di sejumlah wilayah dinilai berpotensi merugikan kubu petahana Presiden Joko Widodo. Pemerintah dianggap membiarkan intimidasi dan ancaman bagi simbol moralis pada sosok Abdul Somad.

Pengamat politik asal Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah menyayangkan pelarangan ceramah yang dialami UAS. Padahal menurutnya, UAS hampir tidak memiliki cela dalam melakukan dakwah. 

Sebaliknya, Ubedillah memandang sikap pemerintah terkesan pasif dalam menindak kasus tersebut. Padahal status UAS sebagai mubalig dan tokoh moralis yang mendapat ancaman seperti di kasus ini bisa melukai wibawa pemerintah.

"Karena nanti kesannya, walau UAS simbol seorang moralis di bangsa, kalau dia dilarang, lalu pemerintah membiarkan, kesannya UAS menjadi simbol oposisi moral. Kalau demikian yang dirugikan adalah petahana, Jokowi sendiri," kata Ubedillah dalam sebuah bincang politik di Wisma Antara, Selasa (4/9).

Pengajar di UNJ itu menyebut UAS bukan bagian pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun kedekatan UAS dengan basis pendukung Prabowo-Sandi bisa menjelma menjadi simbol oposisi.

"Dan saya kira ini bisa mengurangi elektoral pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin," imbuhnya.

Kualitas Demokrasi Menurun

Juru bicara DPP PKS Arya Sandhiyudha tidak begitu kaget dengan nasib yang dialami UAS. Arya melihat kualitas demokrasi di Indonesia terus menurun.

Ia merujuk pada indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh The Economist pada 2017 lalu. Indonesia hanya mendapat skor 6,39 di hasil studi tersebut. Posisi Indonesia melorot dari 48 ke 68 dari 176 negara yang masuk ke dalam daftar tersebut.

"Hendaknya hal-hal tersebut perlu diperhatikan karena ini bukan masalah politik praktis," ujar Arya.

UAS sebelumnya mengumumkan pembatalan agenda tausyiah di sejumlah tempat melalui akun Instagram miliknya pada Senin (3/9). 

Jadwal ceramah di sejumlah daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur terpaksa ia batalkan karena mendapat intimidasi.

Di Jawa Tengah, Somad ditolak oleh GP Ansor. Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah Sholahuddin Aly menegaskan apa yang dilakukan pihaknya hingga ke jajaran tingkat cabang di daerah lebih pada langkah antisipasi dan meminta pengawasan oleh Polri. 

Aly menganggap ceramah yang dilontarkan Abdul Somad banyak "ditunggangi" oleh organisasi terlarang Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kami tidak menolak. Beberapa waktu lalu UAS di Semarang juga kami berdiam. Hanya saja, jangan sampai UAS didomplengi oleh HTI, karena pola lama mereka mencatut ulama dan kiai yang punya massa banyak. HTI sangat berbahaya karena inginnya memecah belah bangsa, mereka minoritas tapi seakan memegang kebenaran agama," ujar Aly, Senin (3/9).

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut ceramah ustaz Somad di beberapa tempat kerap menuai pro dan kontra di masyarakat. JK mengatakan Somad perlu mengevaluasi materi ceramahnya.

"Ya, tentu kita prihatin ustaz yang terkenal begitu. Bukan ditolak masyarakat ya, tapi memang ada pro kontra. Kita harus lihat kenapa, evaluasi di masyarakat, juga ustaz Abdul Somad sendiri apa ada sesuatu yang tidak sesuai," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (4/9). (**H)

Sumber: CNN Indonesia