SeRiau - Partai Amanat Nasional turut berkomentar terkait adanya penolakan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah. Mereka mengkritik sikap pemerintah yang disebut terlibat secara sengaja dalam penolakan tersebut.

Apalagi, penolakan itu juga dilakukan dengan tindakan represif dari aparat penegak hukum.

Anggota Dewan Kehormatan DPP PAN Drajad Wibowo menilai ada beberapa kerugian yang dialami oleh pemerintah karena menolak deklarasi tersebut dilakukan. Salah satunya akan berdampak pada citra pemerintahan Joko Widodo semakin jelek.

"Pertama merugikan aparat sendiri. Poin saya aparat salah langkah. Kedua memberikan nama jelek pada aparat dan pemerintah Jokowi," kata Drajad kepada kumparan, Senin (27/8).

"Jadi memberi nama jelek karena sekarang kan jadi masyarakat semakin melihat ini kok represif gitu," lanjutnya.

Jika pemerintah tak setuju dengan gerakan tersebut, Drajad menganggap hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalangi kegiatan atas nama gerakan #2019GantiPresiden. 

Bahkan, ia menyarankan agar pemerintah pun ikut melakukan kegiatan serupa sebagai deklarasi bandingan.

"Kalau memang pemerintah gak setuju gerakan, pemerintah buat saja sendiri secara terpisah. Mungkin hari ini deklarasi 2019 ganti presiden, besok pemerintah bikin deklarasi 2019 tetap Jokowi," katanya.

Sebab, kegiatan deklarasi ekspresi politik menurutnya adalah bagian lumrah dari proses demokrasi. "Lebih indah kalau demokrasi seperti itu," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia pun menyarankan agar Presiden Jokowi segera memanggil Menkopolhukam Wiranto, Kabin Budi Gunawan, Kapolri Tito Karnavian, hingga Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto untuk meluruskan persoalan tersebut.

"Sebaiknya pak Jokowi memangil Menkopolhukam, Kabin, Kapolri, Panglima TNI. Mereka dikehendakan jangan ada tindakan represif," pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber kumparan