SeRiau - Nama Sri Mulyani sempat masuk dalam struktur tim kampanye nasional calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengarah. Namun Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah meminta Sri Mulyani fokus pada pekerjaannya.

"Sehubungan dengan beredarnya daftar tim kampanye nasional Capres Joko Widodo dan cawapres KH Ma'ruf Amin, kami memahami bahwa daftar tersebut masih belum ditetapkan dan masih bersifat sementara," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam keterangannya, Selasa (20/8).

"Mengenai terdapat nama Sri Mulyani, kondisi ekonomi global yang sangat dinamis dan pengelolaan APBN dan Keuangan Negara membutuhkan perhatian penuh dari Menteri Keuangan. Presiden telah meminta agar Menkeu fokus pada tugas negara saat ini," katanya melanjutkan.

Sejumlah tokoh nasional dan pejabat negara termasuk Sri Mulyani, masuk dalam struktur tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal itu diketahui berdasarkan daftar nama dan struktur tim kampanye nasional yang diserahkan Koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (20/8). 

Dalam daftar itu Sri Mulyani masuk dalam struktur Dewan Pengarah. Tokoh dan pejabat yang juga menjadi Dewan Pengarah antara lain Jusuf Kalla, Try Sutrisno, Puan Maharani, Pramono Anung, Agung Laksono, Akbar Tandjung, Dimyati Rais.

Ada juga Siswono Yudhohusodo, Suharso Monoarva, Sidarto Tanusubroto, dan Laksamana TNI Purn Prof Marsetyo.

Struktur tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pengarah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, Sekretaris Tim Kampanye Nasional, Wakil Sekretaris Tim Kampanye.

Di bawahnya ada Bendahara Tim Kampanye Nasional, empat orang Wakil Bendahara, Ex-officio Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja, juru bicara, 11 direktorat, dan tim penugasan khusus. Satu-satunya yang belum dicantumkan adalah nama Ketua Tim Kampanye.

Sekretaris Jederal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mengatakan hingga saat ini ihwal ketua tim masih menunggu keputusan Jokowi terkait hal tersebut.

"Ketua tim masih menunggu paslon karena kami enggak ingin mengganggu kesibukan bapak Presiden yang saat ini berkonsentrasi terhadap pelaksanaan Asian Games dan membantu penanganan bencana gempa NTB," ujar Hasto di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Hasto nama-nama tersebut masih bersifat sementara karena bisa dilakukan perubahan hingga satu hari menjelang kampanye yang dimulai pada 20 September 2018. (**H)

Sumber: CNN Indonesia