SeRiau - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berutang ke bank untuk cari modal program rumah uang muka (dp) nol rupiah.

Menurut Bestari BUMD yang menangani program itu, PD Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), bermain aman dengan membebankan ke anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD).

"Kalau untuk pengembangan usaha, lu ngutang di bank. Aset yang diagunkan bisa banyak, kok. Ngapain lagi beratkan APBD. Mau bebas bunga doang," kata Bestari saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/8).

Bestari pun mengingatkan Anies-Sandi pernah melakukan pencoretan anggaran untuk sejumlah BUMD pada akhir tahun lalu. Saat itu kata Bestari, keduanya ingin BUMD mandiri dengan tidak bersandar pada APBD.

Menurut Bestari kebijakan Anies-Sandi tersebut membuat DPRD DKI sempat tidak mengucurkan dana untuk BUMD PT PAM Jaya. Padahal saat itu mereka benar-benar membutuhkan dana karena baru 45 persen wilayah DKI tersambung pipa air.

"Kalau yakin dengan rumah dp nol rupiah, pinjam di bank. Kalau enggak berani, ya enggak usah dijalankan sekalian," tandasnya.

Sebelumnya, PT Jakpro dan PD Sarana Jaya meminta tambahan dana sekitar Rp1 triliun. PT Jakpro menganggarkan Rp531 miliar untuk dua lokasi pembangunan rumah DP nol rupiah. Lalu PD Sarana Jaya menganggarkan Rp483,9 miliar.

Kebutuhan dana tersebut diketahui berdasarkan dokumen Pengajuan Permohonan Penyertaan Modal Daerah APBD tahun anggaran 2018 yang diterima CNNIndonesia.com, dari rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Senin (13/8).

PT Jakpro menganggarkan Rp531 miliar untuk dua lokasi pembangunan rumah DP nol rupiah yang terintegrasi dengan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD). Lalu PD Sarana Jaya menganggarkan Rp483,9 miliar.

Kawasan pertama terletak di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jakpro berencana memadukan hunian dengan stasiun kereta cepat ringan atau light rapid transit (LRT).

Jakpro membuat dua skema di lokasi itu. Skema pertama, mereka akan membangun tiga menara dengan kapasitas 5.700 unit.

Semua unit akan diisi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah Rp7 juta per bulan. Total anggaran yang diminta mencapai Rp662,6 miliar.

Lalu pada skema kedua, hanya akan ada 4.900 unit yang ditujukan untuk MBR dan masyarakat umum dengan total anggaran yang diminta Rp265 miliar. (**H)

Sumber: CNN Indonesia