SeRiau - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan organisasinya sebagai lembaga dakwah dan keagamaan tak akan terlibat politik praktis dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Haedar menyebut kedatangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebatas silaturahmi. 

"Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah dan keagamaan, posisi kami tidak masuk ke politik praktis," kata Haedar usai menerima Prabowo-Sandiaga di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (13/8) malam. 

"Kami menyampaikan bahwa PP Muhammadiyah menyambut silaturahim ini. Jadi politik juga ada dimensi silaturahimnya," ujar Haedar. 

Prabowo dan Sandiaga datang bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan Haedar dan jajaran pengurus PP Muhammadiyah sekitar satu jam. 

Haedar melanjutkan PP Muhammadiyah berperan dalam menjaga kehidupan berbangsa. Sementara itu, menurut Haedar, partai politik yang berperan dalam politik praktis, seperti dalam Pilpres 2019. 

Oleh karena itu, kata Haedar, pihaknya menyampaikan enam poin agenda strategis yang dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan kepada Prabowo dan Sandiaga. 

Menurut Haedar, pertama pemerintah harus menjadikan agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia sebagai pondasi nilai dan inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral-spiritual bangsa. 

Kemudian yang kedua, pemerintah wajib menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa Indonesia. 

Haedar menyebut yang ketiga, pemerintah ke depan bisa mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani, khususnya dalam menghadapi sekelompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia. 

Selanjutnya keempat, kata Haedar rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas penting dalam kebijakan pemerintah ke depan, untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya saing tinggi dengan negara lain yang telah maju. 

Poin kelima, lanjut Haedar, pemerintah dapat melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Menurutnya, dalam reformasi birokrasi ini, pemberantasan korupsi penting menjadi agenda utama pemerintah. 

"Keenam melakukan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri, serta menjadikan Indonesia selaku dengan penduduk muslim terbesar sebagai kekuatan strategis di dunia Islam," ujarnya. 

 

 

 

 

Sumber CNN Indonesia