SeRiau - Partai oposisi Zimbabwe, Gerakan untuk Perubahan Demokratis (MDC), menegaskan bakal mengajukan gugatan hukum terhadap hasil pemilu yang memenangkan Emmerson Mnangagwa sebagai presiden.

Kelompok oposisi pemerintah itu menyebut hasil pemilu yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Zimbabwe (ZEC) sebagai kecurangan.

"Hasil itu mewakili penolakan total terhadap kehendak rakyat," kata pengacara MDC Thabani Mpofu kepada wartawan, pada Rabu (8/8/2018), seperti dilansir AFP.

Mpofu menolak memberikan tanggal pasti kapan kasus hukum akan diajukan, yang ditetapkan untuk menunda pelantikan Mnangagwa.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Zimbabwe, batas waktu pengajuan gugatan adalah pada Jumat (10/8/2018) mendatang dan Mahkamah Konstitusi harus memutuskan petisi dalam waktu 14 hari.

"Bukti yang kami peroleh berasal dari angka-angka ZEC, yang dalam pandangan kami, secara matematis tidak ada kecocokan," kata Mpofu.

"Kami memiliki apa yang kami butuhkan untuk mencapai tujuan. Bukan hanya memunculkan tantangan yang kredibel dan berkelanjutan tetapi akan menyebabkan penghentian atas seluruh proses yang diumumkan oleh ZEC," tambahnya.

"Kami yakin saat ini disajikan di hadapan pengadilan, maka hanya akan ada satu hasil," ujar dia.

Sebelumnya, markas besar MDC telah mendapat serbuan dari pihak berwenang dalam apa yang disebut Mpofu sebagai upaya untuk menghancurkan bukti.

Tetapi Mpofu mengatakan bahwa data yang mereka miliki berada di tempat yang aman.

Dia tidak memberikan rincian tentang bukti penipuan yang dituduhkan dan menjanjikan untuk mengungkapkannya di pengadilan.

Sementara Mnangagwa, mantan sekutu Robert Mugabe yang digulingkan pada November 2017, hanya meraih keunggulan tipis dalam pemungutan suara pada pemilu lalu.

Presiden, partai ZANU-PF yang berkuasa dan juga komisi pemilihan telah menolak tuduhan akan adanya kecurangan seperti yang diserukan oleh oposisi. (**H)

Sumber: KOMPAS.com