SeRiau - Ketua Panitia Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden di Jawa Barat, Suryana Nurfatwa, meminta, kelompok-kelompok yang menolak eksistensinya agar tidak lebay. 

Penolakan beberapa pihak merupakan hal wajar dalam dinamika demokrasi. "Kami hanya menyampaikan aspirasi yang menjadi hak kami. Perbedaan pendapat di alam demokrasi ini wajar. Seharusnya kita belajar dewasa, jangan kekanak-kanakan, janganlebay," ujar Suryana, Rabu, 8 Agustus 2018.

Menurutnya, deklarasi tagar itu bukan bentuk kampanye seperti yang disangkakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. “Ini bukan kampanye, kami hanya ingin menyalurkan aspirasi kami yang menginginkan 2019 ganti presiden dan aspirasi kami ini dilindungi undang-undang," ujarnya.

MUI Jabar dinilai berlebihan jika menganggap gerakan ini memuat unsur provokasi dalam perhelatan Pilpres 2019. Panitia memastikan gerakan tersebut tidak akan memicu perpecahan di masyarakat.

"Wajar kalau MUI Jabar menolak, wajar juga pihak-pihak lain menolak. Tapi kami berharap, semua pihak bersikap dewasa dalam berdemokrasi. Kami juga tak menginginkan perbedaan ini jadi perpecahan," katanya.

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, di antaranya MUI Jabar. Terlebih setelah beberapa hari lalu, peristiwa yang memicu konflik antar anak bangsa terjadi di Batam. 

MUI Jabar tak ingin peristiwa Batam terulang di Jawa Barat. Apalagi tersiar kabar akan ada kegiatan serupa yang digelar di Jabar, pada 11 Agustus 2018. 

Pada 1 Agustus 2018, Sekretaris Umum MUI Jabar, Rafani Akhyar menegaskan, sikap MUI Jabar sudah bulat dan menilai gerakan #2019GantiPresiden lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional, dibandingkan sebagai kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi. Sebab, gerakan itu dinilai melanggar hak konstitusional dari Presiden RI saat ini yang masih mempunyai hak untuk dipilih kembali. (**H)

Sumber: VIVA