Kemendag Negosiasikan Ekspor Baja ke AS dengan Boeing

  • Selasa, 07 Agustus 2018 - 15:39:39 WIB | Di Baca : 392 Kali

SeRiau - Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta dukungan pihak The Boeing Company untuk mengecualikan Indonesia terkait tarif bea masuk ekspor baja ke Amerika Serikat (AS).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan baja merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan untuk produksi pesawat Boeing. Jika bea masuk baja ke AS naik, maka akan mempengaruhi biaya produksi pesawat Boeing itu sendiri.

"Kalau impor baja kena 25 persen otomatis biaya produksi Boeing juga naik dan bisa lebih mahal dari kompetitornya, itu yang kami negoisasikan," ungkap Enggar, Senin (6/8).

Loading...

Menurut Enggar, secara persentase ekspor baja Indonesia ke AS hanya 0,23 persen dari total pangsa pasar di negeri Paman Sam tersebut. Sehingga, bisa dikatakan tak membahayakan produk AS.

"Tapi baja sangat diperlukan industri AS karena tidak diproduksi di sana," jelas Enggar.

Tak hanya soal baja, Enggar juga membicarakan perihal bahan bakar biofuel berbasis minyak kelapa sawit (bioavtur) untuk pesawat Boeing. Enggar mengklaim pengusaha Indonesia siap untuk berinvestasi membuat bioavtur di AS.

"Kalau Boeing bisa lakukan itu, kami membutuhkan sekitar 2.500 pesawat dalam 20 tahun ke depan," ucap Enggar.

Seluruh hal itu, tambah Enggar, ia diskusikan bersama Vice President of International Government Relation Boeing, Mark Lippert saat berkunjung ke AS pada Juli 2018 kemarin.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berjuang agar ekspor sejumlah komoditas penting ke AS tidak terganjal.

Upaya keras tersebut dilakukan setelah pemerintah AS beberapa waktu lalu mengeluarkan rencana bahwa mereka akan mengevaluasi kebijakan pemberian fasilitas keringanan bea masuk (generalized System of Preference/GSP)atas produk negara berkembang termasuk Indonesia.

Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani beberapa waktu lalu khawatir evaluasi tersebut nantinya berakibat pada penghapusan pemberian fasilitas GSP pada produk Indonesia. 

Oleh karena itu, pihaknya minta pemerintah segera bernegoisasi dengan AS agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi. (**H)


Sumber: CNN Indonesia




Loading...

Berita Terkait

Tulis Komentar