SeRiau - Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mengkritik Kementerian Pemuda dan Olahraga soal tidak adanya anggaran yang diberikan ke Kwarnas. Padahal, menurut Adhyaksa, Kemenpora seharusnya mengalokasikan dana secara langsung lewat menterinya, karena hal tersebut telah diatur dalam UU.

Kemenpora melalui Staf Khusus Menpora bidang Komunikasi dan Kemitraan, Zainul Munasichin, langsung merespons kritikan Adhyaksa. Zainul Munasichin menegaskan setiap tahun Kemenpora tetap mengalokasikan anggaran untuk Pramuka namun langsung ke Kwarda.

"Tidak benar. Kemenpora setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk Pramuka. Untuk tahun 2018 kita alokasikan Rp 10 miliar tapi skemanya tidak kita berikan ke Kwarnas seperti dulu tapi langsung ke 34 Kwarda Pramuka (provinsi) dan satuan komunitas," kata Zainul Munasichin kepada kumparan, Jumat (27/7).

"Adhyaksa itu marah karena kita mengubah skema bantuan yang biasanya ke Kwarnas kita ubah langsung ke Kwarda," lanjut dia.

Sebelumnya UU yang dimaksud Adhyaksa adalah UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pada Pasal 43 Ayat 2 soal keuangan, disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Atas dasar itu Adhyaksa menganggap Kemenpora tak mematuhi UU yang ada.

Adhyaksa mengaku sudah berkali-kali mencoba bertemu Menpora Imam Nahrawi. Namun pertemuan tersebut tidak pernah terlaksana.

"(Anggaran untuk Pramuka) enggak ada sama sekali. Kami Kwarnas tidak diberi anggaran sepeser pun oleh Menpora. Waktu itu (saat) saya jadi Menpora Rp 45 miliar setiap tahun kegiatannya," tutur Adhyaksa. (**H)

Sumber: kumparanNEWS