SeRiau - Ketimbang memikirkan koalisi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) diminta untuk dapat mengungkap tabir pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga SBY memiliki informasi penting soal peristiwa Kudatuli itu.

"Kami mengharapkan pihak saat itu, termasuk bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dari pada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi karena beliau memegang informasi," kata dia, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Meski begitu, Hasto enggan menyebutkan informasi penting seperti apa yang dimiliki SBY terkait pelanggaran HAM di peristiwa tersebut.

Ia menyebut SBY, yang juga Presiden RI ke-6 itu, turut menjadi saksi terkait peristiwa kelabu tersebut karena saat itu masih aktif bertugas di militer. 

"Karena kami tahu korbannya begitu banyak tapi ditutupi oleh rezim yang bersaksi dan yang menjadi saksi saat itu adalah bapak Susilo Bambang Yudhoyono," tambahnya.

Hasto menyatakan bahwa penggunaan aparat militer untuk kepentingan kekuasaan yang otoriter saat itu sangat berbahaya bagi penegakan nilai kemanusiaan dan demokrasi di Indonesia.

Dia pun berharap kejadian itu tak terulang kembali dan indikasi pelanggaran HAM berat dalam kasus itu dapat diungkap oleh pemerintah.

"Demi masa depan bangsa dan negara, berbagai hal tersebut yang menimbulkan korban jiwa dapat diungkap dengan baik dan proses rekonsiliasi dijalankan dengan para korban," pungkasnya.

Peristiwa Kudatuli adalah insiden pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.

Saat itu, PDI terpecah menjadi dua kepengurusan. Kantor itu tengah dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan disebut dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan, yang didukung Pemerintah Soeharto), dibantu oleh aparat dan segerombolan preman.

SBY saat itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya. Sementara, Pangdam Jaya dijabat oleh Sutiyoso.

Sehari setelah insiden itu, Komnas HAM melakukan investigasi dan ditemukan adanya indikasi pelanggaran HAM berat.

Pada 2003, penyelidikan lanjutan dilakukan. Hasilnya, lima orang dinyatakan tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang dalam peristiwa itu. Selain itu, kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. (**H)

Sumber: CNN Indonesia