SeRiau - Presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik hari ke-10, Jumat (20/7/2018), enam dari sembilan inovasi yang ditampilkan datang dari pemerintah daerah dari kawasan timur Indonesia. Selebihnya, dua inovasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan satu dari Kementerian Sosial.

Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu Malaysia, Kemenlu mengawali presentasi dan wawancara mengedepankan inovasi yang bertajuk Menikah untuk Melindungi (Menikum). Inovasi ini merupakan bentuk pelayanan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Bagi WNI Di Luar Negeri. Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu, Krishna Djelani mengatakan, inovasi ini bertujuan untuk mengesahkan pernikahan WNI yang berada di negara tetangga tersebut.

Menurutnya, itsbat nikah tidak hanya perlu untuk kepentingan perlindungan hukum bagi pasangan nikah, tetapi juga untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Melalui itsbat, pasangan yang telah menikah siri dan memiliki anak akan memperoleh akta nikah dan berdasarkan akta tersebut maka anak-anak mereka dapat dibuatkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK).

Masih dari Kemenlu, kali ini inoivasi datang dari pengelola Museum Konferensi Asia Afria, yakni Direktorat Diplomasi Publik, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik. Inovasi bernama Jadi Relawan Museum itu Penting dan Gaul (Jarum Pentul). Jarum Pentul adalah upaya museum KAA dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui ‘participatory public’.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu, Aziz Nurwahyudi mengungkapkan, yang dijaring untuk menjadi relawan museum adalah anak-anak muda. “Dalam konsep ini Museum KAA melibatkan masyarakat melalui Sahabat Museum KAA (SMKAA),” ujarnya dalam wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018, di Kementerian PANRB Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Melalui sinergisitas relawan dan strategi belajar, Museum KAA merancang produk edukasi berbasis pada metode demonstrasi. Dalam metode itu, kisah sejarah KAA ditampilkan dengan cara diperagakan yang meliputi kejadian, aturan, dan urutan peristiwa. Beberapa inovasi pelayanan publik Museum KAA yang dikenal adalah Night at the Museum, Bandung Historical Study Games, dan Weekend Tour Service.

Setelah Kemenlu, Dinas Pertanian Pemkab Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur memaparkan inovasinya yang bernama Gerakan Lakamola Anan Sio. Bupati Rote Ndao Leonard Haning menjelaskan, inovasi ini dilaksanakan dengan pendekatan budaya, sebuah gerakan masif dan menyeluruh pada semua lini pembangunan pertanian. Gerakan ini melibatkan pemangku kepentingan publik, menghidupkan kembali sebuah kearifan lokal tentang pola budidaya tanaman yang ada dalam peradaban masyarakat Pulau Rote dengan 9 komoditi pangan lokal.

Inovasi ini bertujuan meningkatkan produksi, dan produktivitas komoditi pertanian menuju ketahanan pangan yang berkelajutan dengan pendekatan tekhnis ekstensifikasi yaitu target pertambahan 20 ha/ desa/ tahun lahan baru dan diversifikasi, yaitu penganekaragaman pangan lokal.

Masih dari NTT, Dinas Pertanian Pemkab Timor Tengah Utara (TTU) yang mempresentasikan inovasinya yang diberi nama Program Raskin Pola Padat Karya Pangan (Raskin Pola PKP). Bupati TTU Raymundus San Fernandez mengatakan, dengan inovasi ini pemkab memberikan raskin secara gratis kepada warga. Namun masyarakat sekitar diwajibkan untuk mengelola sawah sendiri dengan target 0,25 ha per tahun. “Jika tidak memenuhi target, beras tidak akan dikasih. Ini agar masyarakat terpacu untuk maju dan meninggalkan kebiasaan lama,” tegas Raymundus.

Pelaksanaan Raskin Pola PKP dimaksudkan untuk memanfaatkan lahan tidur (lahan basah dan lahan kering potensial), mengurangi sistem tebas bakar dan perladangan berpindah, memperkecil erosi permukaan dan menjaga kelestarian lingkungan melalui sistem wanatani lahan dan pembuatan terasering.

Dinas Kesehatan Pemkab Nagekeo, Provinsi NTT tak mau ketinggalan, dan menyampaikan inovasinya yang berjudul Penggunaan Kalender K1 Murni (Kunjungan Pertama Ibu Hamil 0-12 Minggu) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) pada Puskesmas Danga. Inovasi penggunaan kalender K1 murni diambil dalam rangka meningkatkan kunjungan K1 murni ibu hamil pada fasilitas kesehatan.

Bupati Nagekeo Elias Djo mengungkapkan, inovasi ini dilatarbelakangi oleh jumlah/cakupan K1 murni ibu hamil (0-12 minggu) yang sangat kurang, sehingga ibu hamil jarang mendapat pelayanan kesehatan dari awal kehamilan.

Menurutnya, banyak ibu yang tidak sadar jika dirinya sedang mengandung, sehingga dia tidak melakukan control pada kandungannya di minggu awal kehamilan. Elias menegaskan, sosialisasi tentang manfaat dan pentingnya penanganan ibu hamil sejak dari awal kehamilan serta tata cara penggunaan kalender yang sangat sederhana menjadi metode yang sangat ampuh dalam inovasi ini.

Setelah NTT, giliran tiga iovasi datang dari Papua, yakni dua dari Kabupaten Teluk Bintuni dan satu inovasi dari Kabupaten Merauke. Kehadiran Teluk Bintuni dalam Top 99 inovasi pelayanan publik 2018 ini mengingatkan bahwa salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat itu baru saja meraih penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA) dengan sistem Early Diagnosis and Treatment (EDAT) yang sukses mengurangi penderita malaria.

Tahun ini, dua inovasi kembali merangsek ke Top 99, yakni Rumah Pintar Masyarakat Bintuni (Rumpi Masbin) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Pada inovasi ini, ada tiga komponen yang berkolaborasi, yakni sekolah, keluarga/masyarakat, dan pemerintah. Fokus pencermatannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas belajar siswa dan kemampuan masyarakat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya,” ujar Kadis Dikbudpora Pemkab Teluk Bintuni, Nico Nimbafu.

Dijelaskan, desain Rumah Pintar Masyarakat tidak bisa dimaknai sebagai bangunan fisik semata, tetapi bagaimana melibatkan ketiga tungku tersebut dalam sebuah proses pembelajaran. Kegiatan di Rumah Pintar Masyarakat dimulai dengan sosialisasi, perekrutan tutor, penalaran dan pendataan literasi sekolah, penentuan lokasi Rumah Pintar Masyarakat, mobilisasi fasilitas penyusunan silabus Rumah Pintar sesuai kebutuhan disetiap Distrik, peresmian, kegiatan evaluasi serta monitoring.

Inovasi kedua dari Kabupaten Teluk Bintuni adalah Komunitas Ekonomi Kreatif Menuju Masyarakat Sejahtera (Koteka Masjahtra) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kadis PMK Lince Idorway mengatakan, melalui inovasi ini pemerintah daerah berupaya mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan keberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan tradisi budaya dan kearifan lokal Papua.

Inovasi ini juga mampu menciptakan usaha baru dengan jumlah pendapatan sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per bulan. Dalam kesempatan itu, inovator sempat menunjukkan gaun berbahan kulit kayu hasil dari program ini. “Dengan adanya peningkatan pendapatan melalui usaha ekonomi kreatif, maka diharapkan akan terjadi penurunan angka kemiskinan secara bertahap,” imbuh Lince.

Masih dari tanah Papua, kali ini giliran Pemkab Merauke yang menyampaikan inovasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Merauke dengan judul Layanan Free Hotspot. Wakil Bupati Merauke Sularso mengatakan, layanan ini diletakkan di tempat-tempat umum di kota Merauke sampai dengan di kampung-kampung yang belum dijangkau layanan internet oleh operator seperti Telkom maupun Telkomsel.

Yang unik dari layanan ini adalah masyarakat mendapatkan user name dan password untuk mengakses jaringan internet, yaitu dengan cara SMS keyword tertentu dan akan dibalas oleh server secara otomatis, limit pemakaian tiga jam per nomor telepon per hari. Masyarakat yang ingin mengakses lebih dari 3 jam harus mendaftar ke sistem menggunakan e-KTP dan akan diverifikasi oleh admin Diskominfo, untuk dapat menggunakan akses internet 24 jam sehari.

Setelah tiga inovasi dari Bumi Cendrawasih, Kementerian Sosial juga mempresentasikan inovasinya yang diberi nama Mencapai Nol Kerentanan Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui Sheltered Workshop Peduli.

Menurut Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (RSBG) Kartini Temanggung, Murkardjani, Sheltered Workshop Peduli merupakan pelayanan penjangkauan bagi disabilitas intelektual yang dilaksanakan di tengah masyarakat dengan melibatkan volunteer/relawan dan kader setempat yang sudah dilatih untuk menjadi pendamping pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas intelektual.

Layanan ini memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas intelektual untuk dapat menghasilkan produk tertentu yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Dengan bantuan dari berbagai pihak, permodalan dan pemasaran produk sehingga mereka memperoleh keuntungan untuk menambah modal dan sebagai penghasilan. (**H)

Sumber: Okezone