SeRiau - Mahkamah Agung (MA) mengajukan ratusan lowongan untuk hakim baru ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan pengajuan slot calon hakim di lembaga peradilan itu dilakukan bersamaan dengan proposal penerimaan pegawai nonhakim.

"Sudah diajukan hakim sesuai kebutuhan 600an sekian. Kalau pegawai yang diajukan 11 ribu," kata Pudjo di Sekretariat MA Jakarta, Senin (16/6).

Pudjo mengungkapkan ajuan tersebut belum dapat dipastikan apakah akan diterima keseluruhannya. Menpan RB, kata Pudjo, yang akan berhak memutuskan kuota yang disetujui.

"Katanya bulan ini (pengumumannya) tapi belum ada. Mudah-mudahan segera ada informasi," terang dia.

Selain itu, Pudjo menerangkan MA sedang membenahi sistem kepegawaian internal bekerjasama dengan The United Nations Development Programme (UNDP).

Dengan bantuan lembaga PBB tersebut, MA berupaya mereformasi institusi peradilan di Indonesia. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) di MA. 

Sistem ini memungkinkan seluruh karier hakim di MA tercatat dengan transparan.

"Nanti kinerja hakim pun di pantau. Dia bekerja baik, durasi tepat waktu penyelesaian perkara akan termonitor," ungkap dia.

Selain karier, sistem ini akan memonitor promosi hingga mutasi seorang hakim. Namun, ditegaskan Pudjo, sistem ini hanya untuk penggunaan internal, dan bukan untuk publik.

"Paling tidak dengan cara seperti ini akan banyak mengurangi upaya orang untuk berusaha posisi dengan cara yang tidak benar," tutup dia. (**H)

Sumber: CNN Indonesia