Survei Median: Publik Tidak Puas dengan Kinerja Ekonomi Jokowi

  • Ahad, 15 Juli 2018 - 22:02:19 WIB | Di Baca : 1108 Kali

SeRiau - Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis survei kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo 10 bulan menjelang Pilpres 2019. Survei yang digelar 3-14 Juni 2018 menyebutkan bahwa publik puas terhadap kinerja Jokowi di sektor politik dan keamanan, namun kurang memuaskan di sektor ekonomi. 

Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan publik di beberapa aspek seperti pendidikan, keamanan, dan perpolitikan nasional. 

"Pada aspek pendidikan, publik yang puas mencapai 67,4 persen, dan 32,1 persen menganggap belum memuaskan. Dari aspek keamanan, publik yang puas 56,1 persen, dan mereka yang tidak puas 43,5 persen. Sedangkan aspek perpolitikan nasional, 56,0 persen dianggap baik, dan 41,5 dianggap tidak baik," terang Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, melalui keterangan tertulis yang diterima kumparan, Minggu (15/7).

Sedangkan aspek kinerja pemerintah yang dianggap kurang memuaskan di mata publik adalah kondisi ekonomi, harga-harga bahan kebutuhan pokok, dan lapangan pekerjaan.

"Dari aspek ekonomi hanya 48,3 persen yang dianggap baik, sedangkan 51,5 dianggap buruk. Terkait harga-harga kebutuhan pokok, sebesar 41,4 persen yang merasa sudah baik, dan 58,5 merasa tidak baik. Sedangkan terkait kemudahan lapangan pekerjaan, hanya 39,2 persen dianggap baik, sedangakan 60,3 dianggap buruk," tambah Rico.

Survei juga mengukur kinerja kepemimpinan Jokowi dengan dengan meminta responden menyebutkan secara bebas aspek-aspek keberhasilan maupun kegagalan pemerintah. Menurut Rico, total keseluruhan sektor yang dianggap berhasil hanya mencapai 42,8 persen.

"Dari seluruh keberhasilan itu, ditemukan 10 besar sektor yang dianggap paling berhasil di mata publik, antara lain pembangunan infrastruktur 15,5 persen, perbaikan jalan 5,1 persen, pendidikan gratis 3,1 persen, kesehatan gratis 3,7 persen, bantuan rakyat miskin 2,3 persen, keamanan 1,4 persen, pemberantasan korupsi 3,1 persen, ekonomi membaik 1,2 persen, Raskin merata 0,8 persen, dan dana desa 0,8 persen," katanya.

Rico menambahkan, bahwa survei juga meminta publik menyebutkan sektor yang dianggap gagal dan belum dirasakan hasilnya. Menurutnya, dari sektor-sektor yang disebut gagal oleh responden itu, total berjumlah 54,2 persen.

"Sedangkan 10 besar sektor yang dianggap gagal antara lain ekonomi sulit 11,4 persen, lapangan kerja sulit 5,7 persen, sembako mahal 5,7 persen, korupsi 3,3 persen, pendidikan 2,7 persen, kesejahteraan masyarakat 2,0 persen, BBM mahal 1,9 persen, hukum dan keadilan 1,7 persen, tarif listrik 1,7 persen, pembangunan tak merata 1,5 persen," terangnya.

Survei ini melibatkan 1.200 responden pemilik hak suara, melalui teknik multistage random sampling dan margin of error sebesar 2,9 persen. Hasil survei menunjukkan dinamika politik yang terjadi selama masa pengambilan data. (**H)


Sumber: kumparanNEWS





Berita Terkait

Tulis Komentar