Fahri Desak Pemerintah Transparan soal Akuisisi Saham Freeport

  • Jumat, 13 Juli 2018 - 16:05:56 WIB | Di Baca : 1242 Kali

SeRiau - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah transparan soal pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia senilai Rp55 triliun. Ia khawatir akuisisi sebagian besar saham itu tidak menguntungkan Indonesia.

"Sebelum pemerintah bikin pengumuman, lebih baik dijelaskan dahulu secara transparan ini yang beli siapa," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/7).

Fahri mempertanyakan sumber uang yang digunakan oleh pemerintah untuk membeli saham PT Freeport Indonesia. Ia yakin sumber uang divestasi bukan dari APBN dan PT Inalum (Persero).

Berkaca dari divestasi sebelumnya, ia khawatir sumber uang berasal dari pihak swasta yang masih terafiliasi dengan PT Freeport Indonesia.

Fahri menyebut pemerintah pernah melakukan divestasi terhadap perusahaan batu bara dan tambang emas, yakni PT Newmont Nusa Tenggara. Langkah itu, sebut Fahri memiliki masalah karena proses divestasi tidak transparan.

Fahri menduga pembelian 51 persen saham Freeport bukan bagian dari divestasi. Ia melihat hal tersebut hanya upaya pengalihan saham swasta mengatasnamakan pemerintah.

"Jadi jangan bikin pengumuman pencitraan begitu. Tapi bikin pengumuman struktur sahamnya itu sekarang punya siapa saja. Kemudian diagunkan ke siapa dan seterusnya," ujarnya.

Di sisi lain, politisi PKS ini menegaskan masyarakat berhak mengetahui skema divestasi saham PT Freeport Indonesia. Ia berharap pemerintah tidak membohongi masyarakat demi pencitraan.

"Tidak usah gembar-gembor dan gagah-gagah divestasi 51 persen. Jujur sajalah. Kalau saya, terus terang kejujuran itu jauh lebih penting dari pada nanti jadi masalah," ujar Fahri.

Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) pada Kamis (12/7), merogoh kocek US$3,85 miliar atau setara Rp55 triliun (asumsi kurs Rp14.400 per dolar AS) untuk menggenggam 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Sebanyak 11 bank telah menyatakan komitmennya untuk memberikan pinjaman kepada PT Inalum (Persero) untuk merampungkan transaksi divestasi. Porsi pinjaman rencananya akan dibagi rata sesuai nilai divestasi. (**H)


Sumber: CNN Indonesia





Berita Terkait

Tulis Komentar