SeRiau - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tidak akan merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 ke dalam APBN Perubahan sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi masih puas dengan realisasi penerimaan, pengeluaran, dan defisit sepanjang semester I 2018.

"Karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yg besar dr sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara, dan defisit lebih kecil dari yang direncanakan, maka presiden menyampaikan untuk APBN 2018 tidak melakukan APBN perubahan," ujarnya di Istana Bogor, Senin (9/7). 

Menurut Sri Mulyani, penerimaan hingga akhir tahun nanti akan mencapai Rp1.903 triliun atau lebih tinggi 0,5 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp1.894,72 triliun. Proyeksi ini hadir setelah melihat realisasi di semester kemarin. 

Ia bilang pendapatan negara meningkat di semester I seiring penerimaan pajak yang tumbuh 13,6 persen dan bea cukai yang meningkat 16,7 persen. Di sisi lain, fenomena depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak ikut mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas. 

Sepanjang semester I 2018, rata-rata harga minyak mentah Indonesia ada di angka US$66,55 per barel atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2018, yakni US$48 per barel. Sementara itu, menurut data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah sudah terdepresiasi 6,36 persen antara Januari hingga Juni. 

Jangan heran jika PNBP migas pada semester I tumbuh 47,9 persen. "Karena kedua penerimaan, baik perpajakan dan PNBP cukup kuat, maka kami melihat di dalam APBN 2018 semester I, growth dan proyeksi penerimaan negara kemungkinan tetap terjaga atau bahkan mendekati apa yang direncanakan," imbuh Sri Mulyani. 

Dari sisi belanja, ia memproyeksi realisasinya akan mencapai Rp2.271,3 triliun atau 99 persen dari target APBN Rp2.220,65 triliun. Realisasi belanja ini diperkirakan lebih baik ketimbang tren biasanya, yakni 95 hingga 96 persen dari target. 

Menurutnya, belanja kementerian dan lembaga sudah mencapai 35 persen, belanja non K/L sudah sebesar 43,9 persen, dan transfer daerah sudah mencapai 50,3 persen dari anggaran. 

Khusus transfer daerah, ia mengakui bahwa penyerapannya lebih kecil jika dibandingkan semester I tahun lalu sebesar 51 persen. Namun, penyerapan dana desa sudah mencapai 60 persen dari total anggaran Rp60 triliun. 

"Dengan kata lain, nanti di akhir tahun, belanja hanya beda lebih sedikit Rp3,4 triliun dibanding APBN 2018," terang dia. 

Dengan proyeksi belanja yang lebih kecil dan penerimaan membengkak, ia memproyeksi keseimbangan primer akan berada di angka negatif Rp64,8 triliun atau lebih rendah ketimbang target APBN, yakni negatif Rp87,3 triliun. 

Hasilnya, defisit APBN juga akan berada di angka 2,12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih kecil dari target APBN yakni 2,19 persen dari PDB. 

Sebetulnya, realisasi keseimbangan primer di semester I 2018 sudah cukup baik karena mencatat surplus Rp10 triliun. Makanya, ia yakin defisit bisa ditekan hingga akhir tahun nanti. 

"Untuk pertama kali semenjak empat tahun terakhir, realisasi defisit kami (semester I) mencapai Rp110 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp175 triliun. Dan keseimbangan primer juga menjadi Rp10 triliun surplus dari tahun lalu negatif Rp68 triliun. Jadi lonjakan itu tentu positif," pungkasnya.

 

 

Sumber CNN Indonesia