SeRiau - Program sertifikasi tanah yang telah dijalankan pemerintah di beberapa daerah mendapat keluhan dari para bupati. Para bupati yang bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keluhan soal anggaran sertifikasi tanah yang tak cukup. 

Ketum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang juga Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, mengatakan saat ini anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk program sertifikasi tanah belum cukup. Sehingga ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

"Kalau pemerintah pusat kan menganggarkan untuk sertifikatnya. Tapi kenyataan, di lapangannya, untuk biaya pematokan tidak dianggarkan sehingga harus dibiayai masyarakat," kata Madani usai pertemuan 23 bupati bersama Jokowi di Istana Bogor, Kamis (5/7).

Ia menilai harus ada penyelarasan anggaran antara pusat dan daerah untuk program tersebut. Agar hal ini tak membebani masyarakat.

"Jadi pemerintah kabupaten menganggarkan patok dan biayanya sehingga nyambung antara pemerintah pusat dan pemda," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo Saifullah menjelaskan bahwa pemerintah pusat menganggarkan Rp 150 ribu untuk pengadaan satu sertifikat. Namun, jumlah tersebut ia rasa belum bisa menutup seluruh kebutuhan untuk membuat sertifikat tanah.

"Ada satu yang perlu dicatat yaitu usulan dari kepala desa yang namanya Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang dijatah Rp 150 ribu. Kami usul, itu tidak cukup untuk desa untuk membuat sertifikat," kata Saifullah. 

"Mengenai sertifikat, utuk beli patok, beli apa saja itu jadi dipertimbangkan naik jadi Rp 300 ribu," tambahnya. (**H)

Sumber: kumparanNEWS