SeRiau - Meski Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi syarat pencalonan cawapres, Partai Demokrat justru tetap gencar mengusung Jusuf Kalla menjadi calon presiden mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019. Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari tak menampik partainya sedang mendekati sejumlah parpol yang belum menentukan capres. 

"Komunikasi kami bangun terus dengan semua pihak. Karena inilah akibat dari PT (presidential threshold) 20 persen, parpol harus berkoalisi untuk tentukan capres dan cawapres, dan menghitung semua langkah dengan cermat. Kami melihat peluang koalisi alternatif masih sangat terbuka. Di tengah dua arus politik yang sudah terbagi dua sebelumnya dalam Pilpres 2014 lalu," ujar Imelda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/7). 

Menurut Imelda, semua partai memiliki kepentingan bukan hanya terkait koalisi. Melainkan, menempati kader-kader terbaiknya di parlemen.

"Apakah Partai A, B, C yang sudah canangkan ketumnya masing-masing harus jadi wapres, akan tetap di koalisi yang ada tersebut, jika tidak mendapatkan posisi wapres? Dalam politik berkali-kali pesan ketum “anything is possible.” tutur Imelda. 

Imelda menyebut, komposisi JK-AHY berpeluang mencuri perhatian publik. JK dinilai sudah berpengalaman menjalankan pemerintahan bersama Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat Presiden ke-6 RI. 

Imelda menganggap, potensi suara AHY akan semakin melengkapi keunggulan JK. Menurutnya, komposisi senior-junior antara JK dan AHY yang dianggap ideal dalam Koalisi Kerakyatan, akan menjadi terobosan dalam politik Indonesia pada April 2019. 

"Pak JK juga kita tahu mumpuni dengan pengalamannya di bidang ekonomi. Jadi beliau lengkap dari sisi pengalaman. Jika berpasangan dengan AHY yang luar biasa energinya, pengetahuan yang cukup di bidangnya militer, adminitrasi publik dan menggerakkan ekonomi di kalangan anak muda menjadi harapan baru kaum milenial saya pikir ini pas," ungkap Imelda. 

"Koalisi Kerakyatan yang berpeluang seperti yang kami sampaikan di atas ketika koalisi baik dari Jokowi maupun Prabowo akan ajukan cawapres pada saat last minute . Tentu partai yang akan berkoalisi punya kepentingan sendiri agar tidak terkunci dalam koalisi tersebut, apalagi pilpres bersamaan dengan pemilu legislatif," sambungnya.

Menurut Imelda, koalisi partai yang dibangun jauh-jauh hari penting dilakukan untuk membangun kepercayaan dan kecocokan antarpartai. Oleh karenanya, Demokrat menghindari pengumuman cawapres di menit-menit terakhir, untuk mengunci lawan tertentu. 

"Pertanyaan justru kami tujukan kepada Presiden Jokowi sebagai petahana, siapa sih yang diinginkan Pak Jokowi untuk cawapresnya. Tentu semua partai berharap koalisi dimaksudkan bukan untuk mengunci di saat last minute justru baru diumumkan wakilnya. Misal saat beberapa jam, menjelang penutupan masa pendaftaran untuk capres sebelum tanggal 10 Agustus," tutur Imelda. 

sumber kumparan