SeRiau - Kementerian Keuangan melaporkan penyerapan belanja pemerintah pusat sampai 31 Mei 2018 tercatat Rp458 triliun atau 31,49 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Penyerapan belanja negara lebih didominasi oleh peningkatan belanja tak produktif, seperti belanja pegawai dan belanja barang, dibandingkan realisasi belanja modal yang minim.

Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas, belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp231,47 triliun atau 27,3 persen dari pagu APBN 2018, dan belanja Non K/L Rp226,53 triliun atau 37,32 persen dari pagu APBN 2018.

Secara rinci dijelaskan, realisasi belanja K/L sampai 31 Mei 2018 tercatat 27,3 persen atau lebih dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2017 sebesar 24,17 persen dari pagu APBNP 2017.

Menariknya, penyerapan belanja justru lebih banyak ditopang oleh belanja tak produktif seperti belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dan pembayaran subsidi. 

"Belanja pegawai agak banyak karena ada penerimaan PNS (pegawai negeri sipil) baru," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (25/6). 

Meningkatnya realisasi belanja pegawai disebabkan oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru Non PNS untuk bulan Februari sampai April yang dibayarkan pada Mei 2018.

Adapun, realisasi bantuan sosial yang tinggi terutama untuk penyaluran program-program perlindungan sosial, salah satunya percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 juta keluarga atau naik dari tahun sebelumnya yang hanya 6 juta keluarga.

Selain itu, percepatan pembayaran PBI di muka, termasuk percepatan dalam pembayaran bantuan sosial pangan.

Hal yang menarik, Sri Mulyani menyebutkan ada kenaikan realisasi yang cukup besar dari belanja barang yakni sebesar Rp84,9 triliun. Penyerapan belanja barang lebih cepat dibandingkan tahun lalu menunjukkan percepatan kegiatan yang mendukung operasional pemerintahan tahun ini.

"Ini yang diminta Presiden dan Wakil Presiden untuk diteliti," ungkapnya.

Kendati demikian, Mantan Direktur Bank Dunia itu tak menampik realisasi transfer daerah masih stagnan dan belum banyak berubah. 

Sedangkan realisasi Belanja Non-K/L terutama dipengaruhi lebih tingginya pembayaran subsidi energi, baik untuk tahun berjalan maupun kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. (**H)

Sumber: CNN Indonesia