SeRiau - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah tak bakal tipu daya masyarakat melalui pengerahan aparat kemanan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Hal itu terkait dengan pernyataan Mantan Presiden ke-6 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI bersikap tidak netral dalam perhelatan tersebut.

Dia bahkan siap untuk bertemu dengan para tokoh politik yang masih mencurigai netralitas aparat kemanan negara agar mendapatkan prespektif yang jernih dalam melihat polemik tersebut

"Jadi untuk para tokoh yang masih mencurigai boleh berbincang dengan saya dengan cara pandang yang sehat, bahwa tidak ada satupun niat untuk melakukan tipu daya dan lainnya," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (25/6).

Mantan Penglima ABRI itu menegaskan bahwa pemerintah tak ingin merekayasa penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dengan mengerahkan aparat keamanan.

Ia lantas mencontohkan pengangkatan Komjen M Iriawan atau Iwan Bule sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sama sekali tak memiliki kepentingan politik agar dapat menerahkan aparat kepolisian.

Wiranto menegaskan bahwa pengangkatan Iriawan telah sesuai aturan yang berlaku meski dirinya pernah membatalkannya pada Februari lalu. 

Ia berdalih pembatalannya saat itu disebabkan karena Iriawan masih menjadi perwira tinggi aktif di Mabes Polri dan belum menduduki posisi sebagai pejabat tinggi di Lemhannas. 

"Dan berulang-ulang kita katakan bahwa tidak ada niat merekayasa, mempengaruhi (suara masyarakat) dengan menunjuk plt pejabat kepolisian yang tidak lagi ada dalam struktur polisi," katanya. 

Diketahui, ada beberapa elite politik selain SBY yang pernah melontarkan pernyataan bahwa aparat kemanan tak netral di Pilkada serentak 2018. 

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan bahwa pihaknya merasakan ada ketidaknetralan aparat keamanan dalam pilkada. Menurutnya usaha untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah tak boleh melanggar aturan.

"Kami merasakan itu juga, ada beberapa tempat yang kita punya calon, kemudian ada calon tertentu yang diendorse oleh penguasa atau oleh polisi dan TNI ya ada," ujar Yandri. (**H)

Sumber: CNN Indonesia